Pemberantasan Korupsi Daerah Diperkuat lewat Pembinaan Integritas Kepala Daerah

Pemberantasan Korupsi Daerah Diperkuat lewat Pembinaan Integritas Kepala Daerah

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi di daerah semakin diperkuat melalui pembinaan integritas bagi kepala daerah sebagai bagian dari strategi membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan integritas dinilai menjadi langkah preventif yang penting untuk mencegah praktik korupsi sejak dini, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pengamat kebijakan […]

Tags:

Pembekalan Antikorupsi Menjadi Langkah Penting Menjaga Tata Kelola Daerah

Pembekalan Antikorupsi Menjadi Langkah Penting Menjaga Tata Kelola Daerah

Oleh: Dhita Karuniawati )* Upaya membangun pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel memerlukan lebih dari sekadar penegakan hukum. Pencegahan melalui penguatan integritas aparatur menjadi fondasi utama agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks tersebut, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memulai pembekalan antikorupsi bagi […]

Tags:

Mengawal Pemberantasan Korupsi Daerah Sekaligus Perkuat Integritas Kepala Daerah

Mengawal Pemberantasan Korupsi Daerah Sekaligus Perkuat Integritas Kepala Daerah

Oleh: Zhafran Goldwin)* Pemberantasan korupsi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Di tingkat daerah, upaya tersebut semakin strategis karena pemerintah daerah menjadi ujung tombak pelayanan publik, pembangunan, dan pengelolaan anggaran. Oleh sebab itu, penguatan integritas kepala daerah menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional untuk […]

Tags:

Ketegasan Soal SLHS Bukti Penting Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Ketegasan Soal SLHS Bukti Penting Penguatan Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

Oleh: Hanan Alfawazi*) Keberhasilan sebuah program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang menopangnya. Prinsip tersebut menjadi semakin relevan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat sekaligus berkaitan langsung dengan kesehatan jutaan penerima manfaat. Dalam konteks […]

Tags:

Pemerintah Tepat Jadikan Higiene dan Sanitasi sebagai Syarat Mutlak MBG

Pemerintah Tepat Jadikan Higiene dan Sanitasi sebagai Syarat Mutlak MBG

Oleh: Aziz Rahman*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan mampu bersaing di masa depan. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa […]

Tags:

Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG

Pemerintah Pertegas SLHS Jadi Syarat Mutlak Operasional Dapur MBG

JAKARTA – Pemerintah memperketat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Kebijakan yang berlaku mulai 10 Agustus 2026 ini bertujuan memastikan seluruh makanan bagi penerima manfaat memenuhi standar keamanan pangan dan kesehatan. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, […]

Tags:

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi

Pemerintah Tidak Beri Toleransi bagi Dapur MBG yang Abaikan Sanitasi

JAKARTA – Pemerintah memperkuat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menetapkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa dapur MBG yang belum memiliki SLHS tidak dapat beroperasi setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan. Menurutnya, sertifikasi […]

Tags:

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat

Pemerintah Perkuat Tata Kelola Sekolah Rakyat agar Anggaran Tepat Manfaat

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan berkualitas yang inklusif, transparan, dan akuntabel. Penguatan sistem pengelolaan dilakukan mulai dari perencanaan, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan penggunaan anggaran, hingga evaluasi pelaksanaan program. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan telah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang […]

Tags:

APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial

APBN untuk Sekolah Rakyat adalah Bukti Negara Berpihak pada Mobilitas Sosial

Oleh : Ricky Rinaldi )* Atmosfer pembangunan nasional dan pemerataan akses pendidikan di Indonesia kini memasuki babak baru yang sangat optimistis. Peringatan dan ikhtiar memperkuat pendidikan nasional bukan sekadar rutinitas pemenuhan kewajiban konstitusional, melainkan pilar utama dalam membangun fondasi kedaulatan bangsa serta memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Di tengah berbagai tantangan percepatan ekonomi global dan […]

Tags:

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi

Sekolah Rakyat, Upaya Negara Memutus Kemiskinan Antargenerasi

*) Oleh: M. Naufal Fahri Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbentuk melalui keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup. Selama anak-anak dari keluarga miskin menghadapi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, siklus kemiskinan akan terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, pembangunan manusia harus menjadi […]

Tags: