Jakarta – Pemerintah secara nyata membuktikan komitmennya dalam menekan ketimpangan sosial melalui optimalisasi APBN. Menjadikan alokasi pendidikan sebagai investasi strategis, pemerintah pusat menghadirkan terobosan pro-rakyat melalui Program Sekolah Rakyat yang kini memasuki tahun pertama. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara untuk memastikan bahwa pendidikan berkualitas adalah hak fundamental yang dijamin sepenuhnya bagi rakyat kecil, bukan lagi […]

Oleh : Naya Santika Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah lama menjadi fondasi utama perekonomian nasional. Ketika berbagai sektor menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global, UMKM tetap menunjukkan daya tahan yang luar biasa dalam menjaga aktivitas produksi, menyerap tenaga kerja, serta menggerakkan ekonomi hingga ke pelosok daerah. Namun demikian, tantangan klasik berupa keterbatasan akses […]

Oleh : Antonius Utomo Di tengah semangat membangun kemandirian ekonomi masyarakat, akses permodalan masih menjadi salah satu kunci utama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berkembang. Kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi angin segar sekaligus jalan kemerdekaan modal bagi jutaan pelaku usaha kecil yang ingin memperluas bisnis, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan peluang […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Memasuki momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, penguatan KUR diharapkan mampu mendorong semakin banyak UMKM naik kelas, meningkatkan produktivitas usaha, serta memperkuat perekonomian rakyat di berbagai daerah. Deputi Bidang […]

Jakarta – Kemerdekaan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperkuat melalui kemudahan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pengajuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan. Kebijakan tersebut diharapkan semakin mendorong pelaku UMKM mengembangkan usaha produktif sekaligus memperluas akses pembiayaan […]

Oleh: Nabila Pratiwi )* Ketersediaan air menjadi salah satu faktor yang menentukan ketahanan suatu negara ketika menghadapi musim kemarau dan perubahan iklim. Fenomena El Nino yang memengaruhi penurunan curah hujan memperbesar risiko kekeringan di berbagai daerah sehingga keberadaan infrastruktur sumber daya air semakin vital. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan pengelolaan infrastruktur air sebagai langkah […]

Oleh: Satria Putra )* Ancaman kekeringan kembali menjadi perhatian serius seiring meluasnya musim kemarau di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena El Nino yang menguat memperbesar risiko berkurangnya ketersediaan air, mengganggu aktivitas pertanian, hingga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa musim kemarau terus meluas hingga akhir Juli […]

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan mengoptimalkan pemanfaatan bendungan, embung, waduk, bendung, hingga sumur bor guna menjaga ketersediaan air bagi masyarakat serta mendukung keberlangsungan sektor pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi nasional dalam memperkuat ketahanan air dan ketahanan pangan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan akibat […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga ketahanan air nasional guna memastikan sektor pertanian tetap produktif di tengah musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Melalui sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pemerintah tidak hanya melakukan penanganan di wilayah terdampak kekeringan, tetapi juga memperkuat fondasi jangka […]

Jakarta – BPJS Kesehatan memastikan pengurus dan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di seluruh Indonesia terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Skema ini berarti iuran kesehatan mereka dipotong langsung dari penghasilan atau gaji, bukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati […]