Oleh : Bagas Nurahman )*

Sejumlah hasil survei menunjukkan tingkat penerimaan publik yang cukup kuat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi salah satu indikator bahwa berbagai program pemerintah masih mendapatkan respons positif dari publik.

Kondisi tersebut sekaligus menjadi modal penting bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan berbagai agenda pembangunan nasional. Dukungan masyarakat dapat menjadi energi tambahan bagi pemerintah dalam menjalankan program prioritas, sekaligus menjadi pengingat agar kinerja terus ditingkatkan.

Salah satu gambaran penerimaan publik terlihat dari survei Media Survei Nasional atau Median. Survei tersebut mencatat 56,2 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka itu terdiri atas 15 persen responden yang sangat puas dan 41,2 persen yang cukup puas.

Survei Median dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 dengan cakupan 38 provinsi. Sementara itu, 36 persen responden menyatakan tidak puas dan 7,8 persen lainnya tidak memberikan jawaban atau menyatakan tidak tahu.

Direktur Eksekutif Median Rico Marbun menjelaskan bahwa tingkat kepuasan tersebut memperlihatkan adanya penilaian positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, hasil survei juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat program yang sudah mendapatkan apresiasi sekaligus mengetahui persoalan yang masih menjadi perhatian publik. Sejumlah program pemerintah yang menyentuh kebutuhan masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan tersebut. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, misalnya, menjadi salah satu program yang disebut responden sebagai alasan mereka memberikan penilaian positif.

Selain MBG, pemberantasan korupsi, dukungan terhadap petani, serta bantuan bagi masyarakat miskin juga menjadi faktor yang disebut dalam survei. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat berpotensi memperkuat kepercayaan publik.

Namun, hasil survei juga memperlihatkan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah. Sebagian responden yang menyatakan tidak puas menyoroti persoalan korupsi dan kondisi ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi masukan agar pemerintah tidak berhenti pada capaian yang sudah ada, tetapi terus melakukan pembenahan.

Legitimasi publik karena itu tidak hanya dapat dilihat dari tingginya angka kepuasan. Kepercayaan masyarakat perlu dipelihara melalui konsistensi kerja, keterbukaan terhadap evaluasi, serta kemampuan pemerintah memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Temuan positif mengenai kinerja pemerintah juga terlihat dari survei Poltracking Indonesia. Dalam survei evaluasi kinerja pemerintah dan program prioritas Prabowo-Gibran pada 2026, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah juga berada pada level yang tinggi. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan positif dalam penilaian masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR menempatkan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintah sebagai bagian penting dalam membaca perkembangan pemerintahan. Hasil survei dapat menjadi gambaran mengenai sejauh mana program prioritas pemerintah diterima masyarakat dan bagaimana persepsi publik berkembang dari waktu ke waktu.

Kinerja pemerintah juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan menjaga stabilitas serta menjalankan program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ketika kebijakan pemerintah mampu memberikan manfaat secara nyata, kepercayaan publik berpotensi semakin kuat.

Dalam konteks tersebut, hasil survei dapat menjadi sinyal positif bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, dukungan publik juga membawa tanggung jawab agar pemerintah semakin serius memastikan program berjalan efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah menilai tingkat kepuasan publik merupakan salah satu modal politik penting bagi pemerintah. Menurutnya, dukungan masyarakat dapat memperkuat ruang gerak pemerintah dalam menjalankan agenda kebijakan, tetapi tetap harus diikuti dengan kinerja yang konsisten.

Dedi juga melihat bahwa pemerintah perlu menjaga komunikasi publik agar masyarakat memahami arah kebijakan yang sedang dijalankan. Informasi yang jelas mengenai program, capaian, maupun tantangan pemerintah dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi kesenjangan persepsi.

Komunikasi tersebut menjadi semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Pemerintah perlu memastikan informasi mengenai kebijakan publik dapat diterima masyarakat secara mudah dan akurat. Di sisi lain, masyarakat juga perlu membiasakan diri memeriksa informasi sebelum mengambil kesimpulan.

Legitimasi publik yang kuat pada akhirnya tidak berarti pemerintah terbebas dari kritik. Dalam demokrasi, kritik tetap dibutuhkan untuk memastikan kekuasaan berjalan dengan pengawasan masyarakat. Kritik yang disampaikan berdasarkan data dan kepentingan publik justru dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, hasil survei dapat menjadi momentum untuk memperkuat program prioritas. Sektor ekonomi, pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penciptaan lapangan kerja membutuhkan kesinambungan kebijakan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pemerataan manfaat pembangunan menjadi penting agar tingkat kepercayaan publik dapat tumbuh secara lebih luas di berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya dibangun melalui hasil pemilihan umum, tetapi Kepuasan masyarakat menjadi salah satu cermin penting dari proses tersebut.

)* Penulis adalah Mahasiswa Bogor tinggal di Jakarta