JAKARTA — Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi melalui pemanfaatan informasi cuaca, langkah mitigasi dini, dan keterlibatan aktif masyarakat. Upaya ini penting mengingat musim hujan 2026/2027 diperkirakan mencapai puncaknya secara bertahap pada Desember 2026 hingga Februari 2027.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan perubahan musim perlu diantisipasi sejak dini karena sejumlah wilayah masih menghadapi risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan sebelum hujan meluas.

“BMKG mengimbau seluruh pemangku kepentingan agar memanfaatkan informasi Prediksi Musim Hujan 2026/2027 ini sebagai acuan peringatan dini _(early warning)_ untuk merancang dan mengeksekusi aksi dini _(early action)_,” ujar Ardhasena dalam keterangan resminya.

BMKG memprakirakan sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan pada November 2026, disusul wilayah lainnya pada Desember. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah dan masyarakat menyiapkan langkah antisipasi, termasuk memeriksa saluran drainase, mengenali jalur evakuasi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap banjir dan tanah longsor.

Selain kesiapan infrastruktur, penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami juga menjadi bagian penting dalam melindungi masyarakat. Informasi resmi mengenai potensi bahaya, wilayah terdampak, dan tindakan penyelamatan dapat membantu warga mengambil keputusan secara tepat serta mengurangi risiko kepanikan.

Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Mona Sisca, menekankan bahwa keterbukaan informasi oleh badan publik harus menjadi prioritas ketika bencana mengancam keselamatan warga.

“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU No 14 Tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” jelasnya.

Menurut Mona, transparansi data kebencanaan perlu menjangkau masyarakat hingga tingkat nagari, termasuk informasi tentang kawasan rawan, kebutuhan pengungsi, dan penyaluran bantuan. Langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah berkembangnya kabar bohong ketika situasi darurat berlangsung.

“Dalam kondisi darurat, informasi resmi menjadi sangat vital. Data yang presisi diperlukan untuk membendung hoaks dan narasi penyesatan di media sosial,” katanya.

Kolaborasi pemerintah, BMKG, badan publik, komunitas, dan warga menjadi kunci membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan. Dengan menggabungkan peringatan dini, mitigasi lapangan, dan komunikasi yang transparan, risiko bencana diharapkan dapat ditekan serta keselamatan masyarakat lebih terlindungi.