22 November 2026
Screenshot-2026-11-22-203534

Jakarta —Proses pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029 diharapkan berjalan tertib dengan mengedepankan ketentuan konstitusi. Seluruh elemen masyarakat diimbau menghormati mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta memberikan kepercayaan kepada lembaga negara untuk menjalankan setiap tahapan secara transparan dan bertanggung jawab. Langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Juru Bicara Partai Gerindra, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI telah menjadwalkan sidang paripurna untuk pemilihan, penetapan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden pada Rabu, 9 Desember 2026. Agenda tersebut menjadi bagian dari proses konstitusional yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sidang paripurna pemilihan penetapan pengesahan dan pelantikan Wakil Presiden akan dilaksanakan tanggal 9 Desember hari Rabu,” kata Andre.

Sebelum pelaksanaan sidang, tim verifikasi MPR akan memeriksa kelengkapan persyaratan calon secara cermat. Pemeriksaan meliputi dokumen administrasi, rekam jejak kesehatan, status bebas narkoba, hingga keabsahan ijazah. Proses tersebut bertujuan memastikan calon yang diajukan memenuhi seluruh persyaratan hukum sehingga tahapan pemilihan dapat berlangsung sesuai prosedur.

Andre juga mengungkapkan bahwa partai politik pengusung dan pendukung pemerintah di parlemen sepakat mengawal proses pengisian jabatan Wakil Presiden. Koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif diharapkan mampu menjaga kelancaran tahapan serta menciptakan stabilitas politik selama masa transisi pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Usaha Kecil, Mikro, dan Pedagang Kaki Lima Indonesia Merah Putih (APKLI MP), dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan mekanisme konstitusional dalam proses penetapan Wakil Presiden. Ia menjelaskan bahwa Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.

Ali Mahsun juga meminta seluruh pihak menghormati kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon. Menurutnya, penyebaran kampanye hitam maupun tuduhan terhadap figur yang berpotensi menjadi calon justru dapat memicu kegaduhan dan memperlebar perbedaan di tengah masyarakat.

Ia turut mengapresiasi sikap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengingatkan pentingnya menghormati kewenangan Presiden dalam proses tersebut.

Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar menunggu pengumuman resmi dua nama calon yang akan disampaikan Presiden. Dengan demikian, proses pengisian jabatan Wakil Presiden dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan dan agenda pembangunan nasional. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *