Jakarta – Pemerintah terus meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi terjadi akibat pergeseran pola musim 2026-2027. Risiko yang menjadi perhatian meliputi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, hingga longsor.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Prof. Teuku Faisal Fathani, menjelaskan musim hujan 2026-2027 diperkirakan memiliki curah hujan dalam kategori normal, tetapi berlangsung dengan periode yang lebih singkat. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena hujan dalam waktu relatif pendek dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi basah, khususnya banjir dan longsor.

“Karakter hujan pada musim 2026-2027 diperkirakan masih normal, tetapi waktunya lebih singkat. Kondisi ini harus diantisipasi karena dapat meningkatkan ancaman banjir dan longsor di sejumlah wilayah,” kata Faisal.

BMKG memperkirakan sebagian besar daerah di Indonesia akan mengalami keterlambatan memasuki musim hujan dibandingkan kebiasaan sebelumnya. Fenomena El Nino yang kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut. Sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November hingga Desember, sementara periode puncaknya diprediksi berlangsung pada Desember, Januari, dan Februari.

“Sebagian wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada November dan Desember, sedangkan puncaknya kemungkinan terjadi pada Desember, Januari, hingga Februari,” ujar Faisal.

Faisal menambahkan bahwa pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga harus mempertimbangkan kondisi atmosfer. Rendahnya pertumbuhan awan konvektif pada musim kemarau membuat rekayasa cuaca tidak dapat dilakukan secara terus-menerus.

Di Banten, Gubernur Andra Soni menyatakan Pemprov Banten bersama BMKG telah menyiapkan langkah mitigasi untuk menghadapi keterlambatan musim hujan dan ancaman kekeringan.

“Keterlambatan musim hujan dan dampak kekeringan harus dipersiapkan sedini mungkin. Kami ingin seluruh langkah penanganannya tersusun secara terarah,” kata Andra.

Pemprov Banten juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk memetakan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas, termasuk memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah daerah turut menyiapkan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca untuk membantu meningkatkan ketersediaan air di waduk, termasuk Bendungan Karian.

“Jika kondisi mengharuskan adanya rekayasa cuaca, pemerintah daerah siap bekerja sama dengan BMKG untuk melaksanakannya,” tegas Andra. (*)