Oleh: Insos Martha Kondologit *)

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengapresiasi arah pembangunan sekaligus memperkuat perbaikan kebijakan. Upaya memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas pelayanan publik membutuhkan kesinambungan serta dukungan masyarakat. Dukungan itu dapat diwujudkan melalui masukan yang membantu pemerintah mengenali persoalan di lapangan. Aspirasi perlu tersampaikan dengan jelas, sementara suasana damai harus dijaga agar evaluasi menghasilkan manfaat.

Pemerintah menjalankan agenda besar yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Pelaksanaannya menghadapi tantangan, mulai dari kesiapan fasilitas hingga koordinasi antarlembaga dan kondisi wilayah yang berbeda. Karena itu, capaian patut diapresiasi dan kekurangan perlu menjadi bahan pembenahan. Penilaian yang mempertimbangkan keduanya membantu masyarakat melihat perjalanan pembangunan secara utuh sekaligus mengawal manfaatnya.

Kesediaan pemerintah menerima kritik merupakan modal penting dalam proses tersebut dan ini tentu saja perlu diapresiasi. Masukan warga dapat menunjukkan hambatan yang luput dari laporan administratif, termasuk kesulitan mengakses layanan atau ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan setempat. Pemerintahan yang mendengar mempunyai kesempatan lebih besar untuk memperbaiki program. Pengalaman masyarakat menjadi bahan berharga untuk menyempurnakan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Sikap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terhadap evaluasi publik mencerminkan semangat tersebut. Akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar (IDB), Achmad Baidowi, menilai keterbukaan Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik dan masukan publik dapat memperkuat demokrasi serta mendukung kebijakan berbasis fakta dan data. Menurutnya, kesediaan Presiden mencermati masukan mencerminkan komitmen mendengar aspirasi masyarakat dan merespons persoalan di lapangan.

Keterbukaan pemerintah perlu memperoleh dukungan melalui kritik yang jelas dan berbasis persoalan. Masyarakat dapat menyampaikan apa yang belum berjalan, siapa yang terdampak, serta perbaikan yang dibutuhkan. Aspirasi konkret membantu pemerintah menentukan langkah penanganan. Instansi terkait juga perlu memastikan masukan diterima, diperiksa, dan ditindaklanjuti sehingga kesediaan mendengar terasa dalam pengalaman warga.

Momentum dua tahun pemerintahan perlu digunakan untuk menjaga kesinambungan program yang bermanfaat. Pembenahan dapat dilakukan sambil memastikan pelayanan tetap menjangkau masyarakat. Program yang menghadapi kendala membutuhkan pengawasan dan koreksi agar tujuan awalnya tercapai. Dukungan publik yang disertai evaluasi membantu pemerintah memperbaiki pelaksanaan serta memperkuat manfaat pembangunan di berbagai daerah.

Dalam hal ini, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui pengaduan, diskusi publik, dan kajian independen. Berbagai saluran itu memungkinkan masyarakat ikut mengawal kebijakan. Pemerintah perlu menjaga komunikasi dengan warga, sedangkan penyampai aspirasi perlu memastikan tuntutannya dapat dipahami. Hubungan yang terbuka membantu mengurangi kesalahpahaman dan memperbesar peluang menemukan penyelesaian atas persoalan yang dihadapi.

Apabila masyarakat memilih demonstrasi, hal tersebut seringkali disusupi oleh penunggang gelap yang memang menginginkan sebuah situasi yang mengarah pada aksi-aksi kerusuhan. Demonstrasi yang disertai tindakan anarkis sangat berbahaya karena dapat memperburuk situasi dan mengancam keselamatan warga maupun petugas. Perusakan fasilitas, pembakaran, serta penyerangan berpotensi menimbulkan korban dan memicu bentrokan lebih luas. Dampaknya juga menjangkau masyarakat yang tidak mengikuti aksi, termasuk pedagang, pekerja, dan warga yang membutuhkan akses transportasi maupun pelayanan publik.

Kericuhan dapat mengganggu kegiatan ekonomi dan menghambat pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Fasilitas yang rusak memerlukan biaya serta waktu untuk dipulihkan. Aspirasi yang semestinya menjadi bahan evaluasi pemerintah pun berisiko tenggelam dalam pemberitaan mengenai kekerasan. Karena itu, menjaga aksi tetap damai merupakan langkah penting untuk melindungi masyarakat sekaligus mempertahankan substansi tuntutan.

Kewaspadaan terhadap provokasi perlu diarahkan pada informasi palsu, hasutan menyerang, dan ajakan melakukan perusakan. Kritik maupun demonstrasi damai tetap harus dihormati, namun tentu saja masih banyak kanal aduan lain yang lebih efektif. Masyarakat dapat membantu dengan memeriksa sumber, tanggal kejadian, serta konteks gambar sebelum menyebarkannya. Media massa juga perlu menyediakan penjelasan yang cepat dan mudah diperiksa agar kesalahpahaman tidak berkembang menjadi ketegangan.

Aparat mempunyai peran penting menjaga keselamatan dan kelancaran penyampaian aspirasi. Pendekatan persuasif serta komunikasi dengan penyelenggara membantu mencegah gesekan. Perlindungan terhadap peserta aksi damai memperkuat kepercayaan masyarakat kepada negara. Apabila terjadi pelanggaran, penanganan yang proporsional berdasarkan perbuatan dan bukti diperlukan agar ketertiban terjaga dan situasi tidak semakin memburuk.

Dialog perlu diteruskan hingga menghasilkan tindak lanjut. Pertemuan stakeholder terkait dengan perwakilan masyarakat akan lebih bermakna apabila disertai pencatatan tuntutan, penanggung jawab, dan langkah penyelesaian. Warga perlu memperoleh informasi perkembangannya. Cara ini membantu pemerintah menunjukkan keseriusan menangani keluhan sekaligus memberikan dasar bagi masyarakat untuk menilai kemajuan pembenahan secara terbuka.

Dua tahun Prabowo-Gibran patut menjadi momentum memperkuat dukungan yang disertai kepedulian terhadap perbaikan. Aspirasi masyarakat merupakan bekal bagi pemerintah untuk berbenah, sementara demonstrasi damai menjaga pesan tersebut tersampaikan dengan aman. Dengan menolak provokasi dan kekerasan serta mengutamakan penyelesaian persoalan, pemerintah dan masyarakat dapat merawat kepercayaan sekaligus menjaga pembangunan bagi kesejahteraan bersama.

*) Penulis adalah pengamat kebijakan publik.