Jakarta – Pemerintah memperkuat pengembangan energi bersih dan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari strategi menghadapi tekanan geopolitik, perubahan iklim, serta ketidakpastian rantai pasok energi global. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional memasuki tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Prabowo sejak awal menempatkan kedaulatan energi sebagai salah satu agenda penting. Dalam pidato penyampaian RUU APBN 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih perlu dipercepat dengan mengembangkan pembangkit surya, hidro, panas bumi, dan bioenergi.

“Kita perkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Produksi minyak dan gas kita tingkatkan, harga energi kita jaga, dan transisi menuju energi bersih kita percepat,” ujar Prabowo

Arah tersebut kemudian diterjemahkan melalui percepatan pembangunan pembangkit energi terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga 100 gigawatt (GW), dengan tahap awal pembangunan 17 GW yang didukung sistem penyimpanan energi baterai sekitar 33 GW.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia mengatakan penguatan transisi energi tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik dan ekonomi global. Menurutnya, kebutuhan terhadap energi bersih semakin meningkat sehingga agenda hilirisasi dan transisi energi perlu dijalankan secara terpadu.

“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia yang menuntut terjadinya energi yang bersih, program hilirisasi dan transisi energi harus dilakukan secara komprehensif dan terukur”. Ujar Bahlil.

Selain energi surya, pemerintah juga memperkuat pemanfaatan bahan bakar nabati. Program mandatori Biodiesel B50 yang diluncurkan pada Juli 2026 ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan E50 setelah implementasi B50. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor di tengah perubahan kondisi geopolitik global.

Penguatan energi bersih menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya ditempuh melalui peningkatan produksi energi konvensional, tetapi juga diversifikasi sumber energi. Dengan memperbesar kapasitas EBT, memperkuat industri energi domestik, dan mengurangi ketergantungan impor, pemerintah berupaya membangun sistem energi yang lebih mandiri sekaligus adaptif terhadap tekanan global.