Oleh: Andika Pratama
Tahun ajaran 2026/2027 menjadi momentum penting bagi pemerintah dalam memperkuat penyelenggaraan Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Menjelang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), pemerintah menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga diarahkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, serta mengembangkan potensi setiap peserta didik. Langkah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus mewujudkan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.

Komitmen itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan pembekalan kepada 191 Kepala Sekolah Rakyat yang terdiri atas 166 kepala sekolah pada titik existing dan 25 kepala sekolah di lokasi baru dalam Rapat Konsolidasi dan Pembekalan Kepala Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurutnya, kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin yang mampu membangun sistem pendidikan yang berpihak pada seluruh peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf memaparkan hasil survei terhadap 174 kepala sekolah yang menunjukkan optimisme tinggi menjelang dimulainya MPLS. Tingkat kesiapan mental para kepala sekolah mencapai 8,95 dari skala 10, sedangkan keyakinan dalam mengambil keputusan berada pada angka 8,74. Sebanyak 72 persen responden menganggap penugasan di Sekolah Rakyat sebagai tantangan yang membangkitkan semangat, sementara 94 persen telah memiliki orientasi kepemimpinan jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang berkelanjutan.

Di sisi lain, survei juga mengungkap sejumlah tantangan yang masih harus diselesaikan. Hanya 18 persen kepala sekolah menyatakan siap sepenuhnya menghadapi MPLS, sedangkan sisanya masih memerlukan dukungan berupa tambahan guru dan tenaga kependidikan, pendampingan dari Pusdiklat atau PPK, kejelasan anggaran, serta pelatihan lanjutan. Beberapa kendala teknis seperti ketersediaan sumber air, penyelesaian status kepegawaian kepala sekolah, hingga pembangunan gedung permanen juga masih menjadi perhatian pemerintah.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Saifullah Yusuf memastikan seluruh persoalan akan ditindaklanjuti bersama satuan kerja terkait. Ia menilai tantangan merupakan bagian dari proses membangun sistem pendidikan yang lebih baik. Karena itu, kepala sekolah diminta tidak bekerja sekadar menjalankan administrasi, tetapi menjadi pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi peserta didik.

Menurut Saifullah Yusuf, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari lahirnya segelintir siswa berprestasi, melainkan dari kemampuan sekolah mengembangkan seluruh potensi peserta didik tanpa meninggalkan satu pun anak. Setiap siswa memiliki bakat yang berbeda sehingga sekolah harus mampu memberikan ruang pengembangan di bidang akademik, olahraga, seni, kepemimpinan, bahasa, maupun berbagai keterampilan lainnya. Sistem pendidikan berasrama selama 24 jam dinilai menjadi keunggulan yang mendukung pembentukan karakter sekaligus memperkuat pembinaan secara menyeluruh.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kepemimpinan kepala sekolah. Menurutnya, kualitas Sekolah Rakyat tidak akan meningkat apabila kualitas pemimpinnya tidak berkembang. Kepala sekolah diminta menjadi teladan dalam disiplin, kejujuran, keberanian mengambil keputusan, serta mampu membangun budaya sekolah yang positif. Selain itu, mereka diharapkan terus melakukan evaluasi diri agar mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah turut memberikan apresiasi kepada seluruh kepala sekolah yang telah mengawal Sekolah Rakyat sejak tahap perintisan. Saifullah Yusuf menilai mereka sedang menjadi bagian penting dalam sejarah pembangunan pendidikan nasional bagi masyarakat kurang mampu. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah berkomitmen memperjuangkan peningkatan kesejahteraan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan melalui penyempurnaan regulasi serta dukungan anggaran yang lebih memadai.

Dukungan terhadap pengembangan Sekolah Rakyat juga datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung penuh penyelenggaraan program tersebut. Pada tahun pertama pelaksanaan, sebanyak 408 siswa dinyatakan lolos seleksi, termasuk 190 penerima Kartu Jakarta Pintar. Menurut Pramono Anung, Sekolah Rakyat selaras dengan berbagai program pendidikan yang telah dijalankan Pemprov DKI Jakarta, seperti Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, serta program pemutihan ijazah. Pemerintah daerah juga siap menyiapkan lokasi yang mampu menampung hingga sekitar 1.000 siswa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penguatan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari keberhasilan pemerintah dalam satu tahun terakhir yang terus mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat, pemerintah juga berhasil memperkuat Program Makan Bergizi Gratis, meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Berbagai capaian tersebut memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menempatkan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.

Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan seluruh pemangku kepentingan, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Momentum tahun ajaran baru hendaknya dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan program sehingga setiap anak Indonesia, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, meraih prestasi, dan mewujudkan masa depan yang lebih baik.

*) Pengamat Kebijakan Publik