JAYAPURA – Komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang merata hingga ke wilayah terpencil terus diwujudkan melalui pembangunan Sekolah Rakyat di Papua. Program strategis nasional yang digagas pemerintah tersebut menjadi langkah konkret dalam membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Tanah Papua.

Kementerian Sosial melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua menargetkan pembangunan permanen empat Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada Juli 2026. Empat lokasi yang menjadi prioritas pembangunan berada di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Sarmi, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura.

Kepala BBPPKS Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengatakan saat ini proses administrasi pembangunan tengah diselesaikan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, pembangunan sekolah dilakukan secara simultan guna mempercepat perluasan akses pendidikan bagi masyarakat Papua.

“Kini sedang dalam proses administrasi untuk pembangunan gedung permanen, setelah itu Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan penetapan pemenang tender pada pertengahan Juni 2026 sebelum pekerjaan fisik dimulai pada Juli mendatang,” kata John Herman Mampioper.

Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang dirancang untuk menjangkau anak-anak yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pendidikan..

Menurut John, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan besarnya kebutuhan terhadap layanan pendidikan yang lebih inklusif. Saat ini kapasitas sekolah masih terbatas karena keterbatasan lahan, sehingga jumlah peserta didik yang dapat diterima belum maksimal.

“Harapan kami, setelah gedung baru rampung, tahun depan kapasitas bisa meningkat hingga ribuan siswa sehingga anak-anak dari berbagai kabupaten dapat terakomodasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, mengatakan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian berbagai dokumen pendukung agar pembangunan dapat berjalan sesuai target. Ia menilai kehadiran Sekolah Rakyat tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar lokasi sekolah,” kata Herald.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Papua menjadi bukti nyata hadirnya negara dalam memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan semakin luasnya jangkauan program tersebut, diharapkan kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pelosok dapat terus diperkecil, sekaligus mencetak generasi Papua yang unggul, berdaya saing, dan siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.