Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh mulai dari validasi data penerima manfaat, peninjauan regulasi, hingga evaluasi terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan efektif sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan bahwa evaluasi program MBG difokuskan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang membutuhkan, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu, masyarakat miskin ekstrem, serta penerima manfaat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Perbaikan dilakukan melalui pengecekan ulang data penerima manfaat, peninjauan peraturan, serta evaluasi seluruh SPPG agar program semakin tepat sasaran, aman, dan tertata dengan baik,” ujarnya.

Hariqo menjelaskan bahwa proses evaluasi selama sekitar satu bulan merupakan langkah yang realistis karena telah terbentuk kesadaran bersama di seluruh tingkatan pelaksana program. Menurutnya, setiap bentuk pelanggaran, termasuk korupsi maupun penyalahgunaan anggaran, harus ditindak tegas tanpa memandang jabatan ataupun posisi.

Ia juga menilai Indonesia telah memiliki fondasi yang baik dalam pelaksanaan MBG meskipun program tersebut masih tergolong baru. Para pekerja di SPPG disebut memiliki peran strategis karena tidak hanya menjalankan tugas pelayanan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan mampu berkonsentrasi dalam belajar.

Lebih lanjut, Hariqo menyampaikan bahwa besaran anggaran per porsi MBG perlu terus dievaluasi dengan mempertimbangkan standar kecukupan gizi serta perbedaan indeks kemahalan di setiap daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan maupun penurunan kualitas makanan yang diterima masyarakat.

Menurutnya, pelibatan kantin sekolah dapat menjadi salah satu alternatif pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah 3T. Namun, penerapan skema tersebut tetap memerlukan kajian menyeluruh mengenai standar gizi, kesiapan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap petani, peternak, pekebun, dan nelayan sebagai bagian dari rantai pasok pangan nasional.

Hariqo menegaskan bahwa kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam penyempurnaan program. Ia menilai MBG bukan hanya berfungsi memenuhi kebutuhan makanan bergizi, tetapi juga membangun kebiasaan hidup sehat melalui budaya makan bersama di sekolah dan mendorong anak-anak mengonsumsi makanan bergizi secara seimbang.

Selain itu, pelaksanaan MBG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta hasil evaluasi terhadap dapur, regulasi, dan data penerima manfaat. Langkah tersebut dilakukan agar setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar dikonversi menjadi pemenuhan gizi bagi anak-anak Indonesia.

Hariqo juga menekankan bahwa keberhasilan Program MBG membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, sekolah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi sekaligus melaporkan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program sebagai bagian dari upaya bersama mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan berdaya saing.