Oleh : Nancy Dora

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berkualitas. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki dampak yang jauh lebih luas terhadap pembangunan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kelembagaan lokal. Karena itu, keberhasilan MBG tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan pentahelix.

Konsep pentahelix menempatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat sebagai unsur utama yang saling bersinergi dalam menyelesaikan persoalan pembangunan. Dalam konteks MBG, pendekatan tersebut menjadi sangat relevan mengingat cakupan program yang besar, melibatkan jutaan penerima manfaat dan ribuan desa di seluruh Indonesia. Pelaksanaan yang efektif memerlukan dukungan lintas sektor agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara merata.

Dukungan sepuluh asosiasi desa terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih menunjukkan bahwa pemerintah desa memandang program tersebut sebagai peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan desa bukan hanya sebagai lokasi pelaksanaan program, melainkan sebagai pelaku utama yang menjalankan rantai ekonomi di tingkat lokal. Desa dapat menjadi produsen bahan pangan, pengelola distribusi, hingga penyedia tenaga kerja yang dibutuhkan dalam operasional program.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyampaikan bahwa MBG berpotensi melahirkan berbagai desa tematik berdasarkan komoditas unggulan lokal seperti desa jagung, desa melon, desa beras, desa ikan nila, hingga sentra peternakan ayam petelur. Menurutnya, keterlibatan Badan Usaha Milik Desa sebagai mitra Badan Gizi Nasional akan memperkuat ekonomi lokal dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di pedesaan.

Konsep desa tematik tersebut merupakan langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa. Selama ini, banyak desa hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai tambah yang terbatas. Melalui MBG, komoditas lokal memperoleh pasar yang jelas dan berkelanjutan sehingga petani, peternak, dan pelaku usaha desa memperoleh kepastian usaha. Kondisi tersebut dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasar luar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Selain itu, kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di desa juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Setiap unit pelayanan diperkirakan mampu menyerap puluhan tenaga kerja lokal. Kesempatan kerja tersebut sangat penting dalam mengurangi pengangguran di pedesaan, terutama bagi generasi muda yang selama ini cenderung berpindah ke kota karena terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah asal.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa program MBG memiliki dampak pengganda yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dana yang mengalir ke daerah akan mendorong pemerataan ekonomi dan menciptakan aktivitas ekonomi baru di tingkat akar rumput. Ia juga optimistis bahwa pelaksanaan program akan semakin baik dalam enam bulan hingga satu tahun mendatang seiring dengan berbagai penyempurnaan yang dilakukan pemerintah.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa MBG bukan semata program bantuan sosial, melainkan instrumen pembangunan ekonomi yang memiliki efek berantai. Ketika anggaran pemerintah masuk ke desa melalui pembelian bahan pangan, pembayaran tenaga kerja, dan operasional layanan gizi, maka daya beli masyarakat meningkat. Aktivitas ekonomi desa pun bergerak lebih dinamis.

Namun demikian, pelaksanaan program berskala besar tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan. Distribusi, kesiapan sumber daya manusia, kualitas pelayanan, pengawasan, dan efisiensi anggaran menjadi sejumlah aspek yang harus terus diperbaiki. Kritik dan masukan yang konstruktif perlu dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan, bukan sebagai alasan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan mulia.

Di sinilah pentingnya kolaborasi pentahelix. Pemerintah bertugas menyusun regulasi dan memastikan keberlanjutan program. Akademisi dapat memberikan kajian dan evaluasi berbasis data. Dunia usaha mendukung rantai pasok dan investasi. Media berperan menyebarkan informasi yang objektif dan edukatif. Sementara masyarakat menjadi pelaksana sekaligus pengawas di tingkat akar rumput.

Media massa memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi mengenai MBG. Penyampaian informasi yang berimbang dapat mencegah munculnya disinformasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap program. Di sisi lain, media juga dapat menjadi saluran aspirasi masyarakat sehingga berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan diperbaiki.

Ke depan, keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh kemampuan seluruh elemen bangsa dalam menjaga semangat gotong royong dan kolaborasi. Desa harus ditempatkan sebagai pusat pembangunan yang mampu menghasilkan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan pentahelix menjadi fondasi penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menghadirkan manfaat nyata.

MBG pada akhirnya merupakan investasi jangka panjang bagi Indonesia. Program ini membangun generasi yang sehat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi desa. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media, MBG berpotensi menjadi salah satu kebijakan strategis yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi