Oleh: Naufal Soni )*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan berbagai program pembangunan tetap berjalan di tengah ketidakpastian global. Peran tersebut menuntut pengelolaan anggaran yang adaptif tanpa mengabaikan disiplin dan kredibilitas fiskal.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa APBN harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi dunia, termasuk dinamika geopolitik dan perkembangan ekonomi internasional. Fleksibilitas diperlukan agar pemerintah dapat merespons tekanan ekonomi, sementara tata kelola yang baik tetap menjadi landasan pelaksanaan anggaran. Dengan pendekatan tersebut, APBN dapat menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni melindungi masyarakat dari guncangan dan mendorong kegiatan ekonomi.

Fungsi perlindungan diwujudkan melalui subsidi dan kompensasi energi, subsidi pupuk, program perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur. Berbagai instrumen itu membantu menahan sebagian dampak perubahan ekonomi agar tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat. Suahasil menekankan bahwa APBN harus terus berfungsi sebagai penyangga ketika kondisi global memengaruhi kehidupan ekonomi di dalam negeri.

Di sisi lain, APBN juga diarahkan untuk memperkuat sumber pertumbuhan melalui peningkatan konsumsi, investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan lapangan kerja formal. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, dengan investasi menjadi salah satu komponen penting untuk mencapai sasaran tersebut. Suahasil menyebut target itu membutuhkan kerja bersama pemerintah, sektor swasta, dan Danantara agar kebijakan fiskal dapat mendukung peningkatan aktivitas usaha dan kapasitas produksi nasional.

Upaya mendorong pertumbuhan tersebut tetap disertai perhatian terhadap kesehatan keuangan negara. Pemerintah berkomitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen untuk mempertahankan kredibilitas fiskal. Penguatan penerimaan negara dan efisiensi belanja menjadi bagian penting agar pembiayaan program pembangunan tetap terjaga tanpa mengabaikan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

Peran APBN dalam mendukung kesejahteraan juga menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan APBN 2027 perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperkuat sektor riil, serta mempersempit kesenjangan sosial dan antarwilayah. Dalam pidato penutupan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, ia menempatkan anggaran negara sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial.

Dasco menilai pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar tercermin dalam indikator makroekonomi. Karena itu, penggunaan anggaran perlu memperhatikan manfaat setiap rupiah bagi kepentingan nasional. Arah tersebut menempatkan penciptaan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan sebagai bagian penting dari kebijakan fiskal.

Penilaian terhadap kondisi anggaran juga disampaikan Executive Chairman B-Universe, Enggartiasto Lukita. Enggartiasto menilai kondisi APBN hingga September 2026 masih berada dalam batas yang dimungkinkan sesuai ketentuan. Ia berharap postur APBN 2027 yang telah disahkan DPR dapat diterapkan sesuai rencana sehingga mendukung prospek ekonomi nasional.

Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, tantangan pengelolaan APBN terletak pada kemampuan menjalankan kedua fungsi tersebut secara bersamaan. Belanja negara perlu memberi perlindungan ketika masyarakat menghadapi tekanan, sekaligus membuka ruang bagi dunia usaha untuk meningkatkan produksi dan menciptakan pekerjaan. Dengan menjaga fleksibilitas, disiplin fiskal, dan kualitas belanja, APBN diharapkan dapat menjadi instrumen yang menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat.

Upaya menjaga kesehatan fiskal tersebut perlu diikuti dengan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran. Selain memastikan pembiayaan pembangunan tetap terjaga, pemerintah juga mengarahkan belanja pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang. Dukungan terhadap pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memperluas kesempatan ekonomi di berbagai daerah.

Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk mengukur hasil penggunaan anggaran, sehingga belanja negara tidak hanya terserap sesuai target, tetapi juga menghasilkan dampak nyata. Dengan pengawasan yang memadai, sumber daya fiskal dapat digunakan secara lebih produktif.

Keseimbangan antara perlindungan sosial dan penguatan sektor produktif menjadi kunci agar manfaat APBN dirasakan secara luas. Melalui kebijakan yang terukur dan pelaksanaan yang konsisten, anggaran negara diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat kegiatan usaha, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ke depan, keberhasilan kebijakan fiskal juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Sinergi pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar program pembangunan menjangkau masyarakat secara merata, termasuk kelompok yang membutuhkan dukungan lebih besar.

Di saat yang sama, kepastian kebijakan dan pengelolaan anggaran yang kredibel dapat memperkuat kepercayaan pelaku usaha untuk berinvestasi dan memperluas kegiatan ekonomi. Dengan demikian, APBN tidak hanya berperan sebagai alat pembiayaan pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan pertumbuhan yang inklusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

)* Pengamat Ekonomi