Kemitraan Strategis dalam MBG Perluas Manfaat bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Oleh: Alya Putri )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus menunjukkan perannya sebagai kebijakan strategis pemerintah yang mampu menghadirkan manfaat ganda bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, program ini membangun kemitraan yang melibatkan berbagai pihak sehingga manfaat ekonominya menjangkau desa, pelaku usaha, hingga sektor pangan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memandang sinergi tersebut sebagai bagian penting dalam pembangunan desa. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Program MBG bersama Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai menghadirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Menurut Yandri, masyarakat desa telah merasakan manfaat nyata karena kedua program tersebut tidak hanya menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menciptakan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang.
BUMDes menjadi salah satu mitra yang memperoleh peran strategis dalam implementasi Program MBG. Menurut Yandri, semakin banyak BUMDes yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bersama Badan Gizi Nasional dalam memenuhi kebutuhan operasional program.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan. Yandri menjelaskan bahwa koperasi memiliki kemampuan menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi.
Skema pembagian hasil usaha yang diterapkan memungkinkan sebagian pendapatan menjadi pendapatan asli desa, sementara sebagian besar lainnya kembali kepada masyarakat sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung.
Lapangan kerja baru menjadi salah satu dampak yang diharapkan dari kolaborasi tersebut. Yandri menilai keberadaan koperasi desa akan membantu mengurangi pengangguran karena tenaga kerja diprioritaskan berasal dari masyarakat setempat. Kebijakan tersebut sekaligus membuka peluang bagi warga desa untuk memperoleh pekerjaan tanpa harus meninggalkan daerah asalnya.
Dukungan terhadap Program MBG tidak hanya datang dari dalam negeri. Global Chief Economist Juwai IQI Malaysia, Shan Saeed, menilai Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah, termasuk MBG. Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia masih relatif sehat dibandingkan banyak negara lain.
Kondisi fiskal Indonesia, menurut Shan, tercermin dari kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran sesuai ketentuan serta mempertahankan rasio utang terhadap produk domestik bruto pada tingkat yang terkendali. Ia menilai pengelolaan tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan program pembangunan secara berkelanjutan.
Fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai memberikan dukungan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis. Shan melihat cadangan devisa yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, serta stabilitas fiskal menjadi modal penting bagi pemerintah dalam memperluas perlindungan sosial sekaligus mendorong pembangunan nasional.
Dampak ekonomi Program MBG, menurut Shan, tidak dapat diukur hanya dalam jangka pendek. Ia berpandangan bahwa sebagaimana kebijakan ekonomi lainnya, manfaat program membutuhkan waktu hingga memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan dengan perspektif jangka panjang.
Pendekatan pemerintah yang menempatkan masyarakat sebagai sasaran utama pembangunan dinilai mampu menjaga konsumsi domestik. Shan menilai kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung akan mendorong aktivitas berbagai sektor usaha sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Stabilitas pasokan pangan juga menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan Program MBG. Shan menilai pemerintah berhasil menjaga ketersediaan berbagai kebutuhan pokok sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan pangan yang diperlukan. Kondisi tersebut turut mendukung kelancaran pelaksanaan program di berbagai daerah.
Aktivis 98, Ikhyar Velayati, turut menilai Program MBG sebagai investasi jangka panjang pemerintah dalam membangun sumber daya manusia unggul. Menurutnya, program tersebut tidak dapat dipandang hanya sebagai bantuan sosial karena memiliki tujuan yang lebih besar dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.
Dampak ekonomi Program MBG, menurut Ikhyar, sangat luas karena melibatkan puluhan ribu mitra, ratusan ribu pemasok, serta jutaan tenaga kerja dari berbagai sektor. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku logistik menunjukkan bahwa manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga masyarakat yang menjadi bagian dari rantai pasok.
Keberlanjutan Program MBG menjadi hal yang penting untuk dijaga. Ikhyar menilai penghentian program berpotensi memengaruhi jutaan pelaku usaha dan tenaga kerja yang telah bergantung pada aktivitas ekonomi yang tercipta melalui rantai pasok pangan nasional. Oleh sebab itu, dukungan seluruh elemen masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan.
Pemenuhan gizi anak sejak dini menjadi sasaran utama Program MBG dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ikhyar menilai upaya tersebut merupakan langkah strategis untuk mengurangi stunting, meningkatkan kemampuan belajar, memperkuat perkembangan kognitif, dan membangun produktivitas generasi masa depan.
Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa investasi pada pemenuhan gizi anak menjadi fondasi penting dalam pembangunan manusia. Ikhyar menilai Indonesia tengah menempuh arah yang sama melalui Program MBG dengan mengintegrasikan kebijakan gizi, pemberdayaan ekonomi, serta kemitraan lintas sektor.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha, Program MBG diharapkan terus memperluas manfaat ekonomi dan sosial sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
*) Pemerhati Kebijakan Publik


0 Comment