Oleh Marlene Solossa )*

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah menunjukkan komitmen besar untuk memajukan Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan Papua menjadi prioritas utama selama 10 tahun terakhir, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Berbagai kebijakan dan program telah dirancang dan diimplementasikan guna mempercepat kemajuan di wilayah timur Indonesia, yang selama ini tertinggal dari wilayah barat.

Sejak awal masa jabatannya pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menetapkan Papua sebagai salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam hal pembangunan. Anggota Komisi IV DPR RI, Sulaeman L. Hamzah, menyatakan bahwa alokasi pembangunan di Papua menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program yang dititipkan kepada kementerian dan lembaga terkait, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Inpres tersebut merupakan langkah strategis yang diambil Presiden Jokowi dalam mempercepat pembangunan di Papua. Dengan sinergi antar-kementerian dan lembaga, program ini bertujuan untuk memberikan solusi terpadu, tepat, fokus, dan berkelanjutan. Meskipun dampaknya belum maksimal, Sulaeman berharap adanya aturan baru yang lebih mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua pada masa kepemimpinan presiden terpilih berikutnya.

Salah satu wujud nyata dari komitmen pemerintah dalam memajukan Papua adalah pembangunan infrastruktur yang masif. Pemerintah berhasil membangun jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer, jalan perbatasan sepanjang 1.098 kilometer, serta berbagai jembatan dan bandara. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meningkatkan konektivitas antar-daerah di Papua, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Marshel Raymond, warga Sorong, Papua Barat Daya, menyampaikan bahwa pembangunan jalan dan jembatan sangat membantu mobilitas masyarakat. Salah satu contohnya adalah perbaikan Jalan Yos Sudarso yang menjadi jalan utama di Kota Sorong. Dengan diperluasnya jalan tersebut menjadi dua jalur, arus lalu lintas menjadi lebih lancar, dan aktivitas ekonomi masyarakat pun meningkat.

Pembangunan berbagai fasilitas sosial, seperti rumah sakit dan sekolah, juga berdampak signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat di Papua. Marshel Raymond mencatat bahwa kini semakin banyak anak-anak di Papua yang dapat mengakses pendidikan, bahkan di desa-desa pedalaman. Kesehatan masyarakat pun membaik dengan hadirnya fasilitas kesehatan yang tersebar hingga ke daerah terpencil.

Franky, warga Sorong lainnya, juga mengakui bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk pelabuhan dan bandara, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Fasilitas yang lebih baik ini memungkinkan peningkatan perdagangan dan distribusi barang, yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menegaskan bahwa pembangunan di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, adalah bagian dari upaya mengurangi ketimpangan antar-wilayah. Upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan di Papua terus menunjukkan hasil yang positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua dan Maluku pada kuartal II-2024 mencapai 8,45 persen, menjadikannya yang tertinggi di Indonesia.

Muhadjir juga menyoroti pentingnya pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di wilayah ini. Pemerintah terus berupaya untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam memajukan Papua juga diakui oleh komunitas internasional. Delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan bahwa Indonesia mendengarkan keinginan dan aspirasi OAP yang menginginkan perdamaian, kesejahteraan, dan pembangunan. Hak kedaulatan Indonesia atas Papua diakui, dan pemerintah terus berkomitmen untuk membangun Papua sebagai bagian integral dari NKRI.

Mariska D. Dhanutiro, pejabat Koordinator Politik Perwakilan Tetap Republik Indonesia di New York, menekankan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang dinamis dan kuat. Pemerintah selalu mendengarkan aspirasi OAP dan bekerja keras untuk memastikan pembangunan di wilayah Papua berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih dalam pembangunan Papua, baik dalam infrastruktur maupun kesejahteraan sosial, masyarakat di Papua berharap bahwa komitmen ini akan terus berlanjut. Marshel dan Franky, sebagai warga Papua, menaruh harapan besar pada pemerintahan mendatang untuk melanjutkan program-program yang telah dijalankan oleh Presiden Jokowi. Mereka percaya bahwa dengan perhatian yang terus-menerus, Papua akan semakin maju dan setara dengan wilayah lain di Indonesia.

Dalam rangka memperkuat integrasi Papua sebagai bagian dari NKRI, pembangunan yang berkelanjutan juga dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua. Dengan peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, Papua diharapkan dapat tumbuh menjadi wilayah yang lebih sejahtera, adil, dan makmur.

Komitmen pemerintah dalam memajukan Papua adalah langkah strategis yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Sebagai bagian integral dari NKRI, Papua memiliki potensi besar yang dapat dikembangkan melalui pembangunan yang adil dan merata. Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, masa depan Papua sebagai wilayah yang maju dan sejahtera dapat terwujud.

)* penulis merupakan mahasiswi asal Papua di Surabaya