Oleh: Nana Gunawan )*
Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi Indonesia Emas 2045, transformasi ekonomi menjadi salah satu langkah yang perlu ditempuh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai sektoral, salah satunya yaitu integrasi ekonomi global dan domestik.
Pemerintah berupaya menguatkan kerja sama internasional yang dinilai penting dalam memberikan peta jalan yang komprehensif guna mendorong transformasi ekonomi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mendorong daya tarik investasi dengan meningkatkan kepercayaan dari investor dengan membentuk norma global melalui diskusi kebijakan perekonomian, menerapkan standar tinggi terkait Tata Kelola Pemerintahan, hingga memperluas cakupan global.
Sejumlah upaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif juga dilakukan Pemerintah dengan mengintensifkan industrialisasi pada beberapa sektor, mulai dari hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA) hingga digital, pembangunan industri petrokimia dengan target sebesar 30 juta ton untuk olefin dan 5,6 juta ton untuk aromatik pada tahun 2035, penguatan industri otomotif, pengembangan rantai pasok semikonduktor, hingga perbaikan ekosistem logistik untuk menekan biaya logistik hingga delapan persen pada 2045. Selain itu, Indonesia ikut turut andil dalam menciptakan stabilitas kawasan, khususnya di Indo-Pasifik yang memiliki peran penting bagi ketersediaan komoditas negara di Asia Tenggara dan Pasifik Selatan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa apabila ingin memiliki pertumbuhan yang kuat dan inklusif, maka Indonesia harus terintegrasi pada rantai pasok kawasan dan global. Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas menjadi penting agar rantai pasok Indonesia tidak terganggu. Saat ini pemerintah sedang mendorong percepatan kebijakan Satu Peta disertai dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai salah satu upaya konkret dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Menurutnya, dengan adanya kebijakan Satu Peta membuat perencanaan pembangunan termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK serta berbagai kebijakan nasional lainnya dapat mengacu pada data spasial yang akurat. Tidak hanya pemerintah, kini masyarakat bisa merasakan manfaat dari implementasi kebijakan Satu Peta melalui akses informasi yang disediakan dalam Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0. Airlangga mengatakan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien, mempunyai daya tahan kuat, dan tumbuh 5,11% yoy pada Triwulan I tahun 2024 dan termasuk 3 besar di antara negara G20 lainnya, serta masih dipercaya oleh para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena rendahnya inflasi di tahun ini.
Di samping itu, target RPJPN 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7 persen dengan target investasi yang cukup menantang yaitu Rp1.900 Triliun pada tahun 2025. Target tersebut, menurut Airlangga menjadi bagian dari capaian pendapatan per-kapita yang diharapkan dapat mencapai 30.000-dollar USD di tahun 2045. Dengan percepatan kebijakan Satu Peta dan penyempurnaan PSN serta pengembangan KEK tersebut, diharapkan pembangunan Indonesia akan lebih tinggi 1-2 persen.
Sedangkan, menurut Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, One Map Policy (kebijakan Satu Peta) dapat menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan cepat. Kecepatan yang dimaksud adalah suatu elemen dari pemerintah yang efektif karena dalam keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu, serta persaingan antara negara-negara yang dapat memberikan suatu kepastian dan iklim usaha paling efisien dalam meraih investasi.
Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, Kadin Indonesia merupakan satu-satunya induk organisasi dunia industri dan usaha yang bersama-sama dengan pemerintah melangkah maju meraih berbagai pencapaian yang membanggakan.
Sebagai induk organisasi dunia usaha sekaligus mitra Pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, Kadin Indonesia terus menunjukkan kinerja yang meningkat. Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah kontribusi maupun capaian Kadin Indonesia dalam periode kepengurusan 2021-2026 yang dengan inisiatif mengedepankan pembangunan ekonomi yang inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan.
Sudah lebih dari 70% program kerja utama Kadin yang dirumuskan dalam Munas VIII sejak tahun 2021 terselesaikan. Sebagai tolok ukur, hasil evaluasi tahun pertama dalam Rapimnas 2021 menunjukkan bahwa program yang dirancang telah terpenuhi lebih dari 50%. Kemudian, pada Rapimnas 2022 angkanya meningkat menjadi lebih dari 65%, hingga Rapimnas 2023 implementasinya sudah mencapai lebih dari 70%.
Kadin Indonesia juga ikut berperan aktif mendorong pemberdayaan UMKM dan perekonomian daerah, serta menjalankan inisiatif advokasi untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen nyata yang dilakukan Kadin Indonesia dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 yang bercita-cita membawa Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.
Pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 merupakan hasil dari kombinasi kebijakan yang tepat serta dukungan kuat dari sejumlah pihak yang terus bekerja sama dan bersinergi dalam semangat gotong royong guna membantu Pemerintah mendorong peningkatan ekonomi nasional.
Kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi fokus utama agar semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut yang terus meningkat. Dengan strategi yang tepat guna pula maka diharapkan mampu menjaga laju perekonomian agar tetap kokoh berakar pada stabilitas dan kualitas.
)* Penulis adalah Pengamat Ekonomi Nusa Bangsa Institute.
