JAKARTA – Menjelang rencana penyelenggaraan Reuni 212 di Monas pada 2 Desember 2025, masyarakat diingatkan agar tetap waspada terhadap potensi provokasi dan penyusupan kelompok berkepentingan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Peringatan ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap acara tersebut, termasuk adanya kekhawatiran yang disampaikan sejumlah pihak mengenai kemungkinan ditunggangi kelompok berideologi transnasional. Ketua […]

Nabire – Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi terkait peran masyarakat adat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang 1 Desember. Ketua LMA Nabire, Karel Misiro, dalam pemaparannya menegaskan kembali posisi strategis LMA sebagai mitra pemerintah dalam menjaga harmonisasi sosial. Ia mengingatkan seluruh tokoh adat agar meningkatkan kewaspadaan menjelang 1 Desember sekaligus menjaga […]

PAPUA – Menjelang 1 Desember 2025, berbagai elemen di Papua menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga kedamaian dan memperkuat harmoni sosial. Tanggal tersebut kerap menjadi momentum sensitif, namun tahun ini pemerintah daerah, aparat keamanan, serta tokoh adat menyerukan semangat persatuan agar masyarakat tetap fokus pada aktivitas positif dan persiapan menyambut Natal. Komandan Kodim 1710/Mimika, Letkol Inf […]

JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disambut positif berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (PERADI SAI) yang menilai KUHAP baru memberikan kepastian hukum yang lebih kuat sekaligus memperkuat hak masyarakat dalam mencari keadilan. Ketua Umum PERADI SAI, Harry Ponto, mengatakan […]

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa penyusunan dan pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dilakukan secara objektif, transparan, dan melibatkan partisipasi luas dari elemen masyarakat sipil. Penegasan ini hadir di tengah tingginya perhatian publik terhadap reformasi hukum acara pidana yang menjadi salah satu agenda strategis pembaruan sistem peradilan nasional. Ketua Komisi III DPR RI, […]

Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dilakukan secara objektif, terbuka, dan melibatkan partisipasi luas dari masyarakat serta para ahli hukum di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan guna merespons berbagai dinamika dan perdebatan publik terkait revisi KUHAP yang saat ini memasuki tahap finalisasi. Ketua Komisi III DPR […]

Jakarta — Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memunculkan diskusi luas di tengah masyarakat. Pemerintah dan DPR menegaskan bahwa dinamika tersebut adalah bagian dari proses demokrasi, sekaligus mengingatkan bahwa penyaluran aspirasi tetap dapat dilakukan melalui mekanisme resmi tanpa harus turun ke jalan. Kanal formal dianggap lebih efektif dalam memastikan kritik dan masukan […]

Jakarta – Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Mantan Presiden ke-2 RI Soeharto pada 10 November lalu menjadi penegasan simbolis bahwa negara mengakui kontribusi besar almarhum dalam memajukan bangsa. Penetapan tersebut mendapat dukungan luas, termasuk dari Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon, yang menyatakan bahwa Soeharto telah memberikan fondasi penting bagi pembangunan nasional dan memajukan bangsa. […]

Jakarta – Presiden ke-2 RI Soeharto dianugerahi gelar pahlawan nasional dalam Upacara Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada 10 November 2025. Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025. Sejumlah tokoh menilai, jika […]

Jakarta — Pemerintah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing provokasi ajakan demonstrasi terkait penetapan Presiden ke-2 Republik Indonesia, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional. Seruan ini disampaikan menyusul munculnya narasi di ruang digital yang mencoba menggiring publik pada aksi penolakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham […]