Oleh: Nadia Sintia Bella )* Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan global. Perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan zaman dan memperkuat sistem pertahanan nasional. Dengan meningkatnya ancaman keamanan baik dari […]

Papua- Aksi kekejaman yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali mencoreng nilai-nilai kemanusiaan. Serangan brutal yang menyasar para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bukti nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut.Kejadian memilukan ketika OPM menyerang tujuh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Akibat serangan […]

Oleh Dwita Arya Mulia )* Proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memang menyita perhatian publik. Tak berselang lama setelah pengesahan, sejumlah pihak mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tentu, hal ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat di Indonesia. Pemerintah pun merespons dengan […]

JAKARTA – Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan kebiadabannya dengan menyerang Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Serangan brutal ini menyebabkan seorang guru tewas dan beberapa tenaga medis luka-luka, menegaskan bahwa OPM adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan stabilitas negara. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa kekerasan terhadap tenaga pendidik […]

Oleh: Adi Pramana )* Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menegaskan pentingnya menyeimbangkan peran militer dan sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen memastikan bahwa perubahan regulasi ini tidak melangkahi prinsip supremasi sipil yang menjadi landasan utama dalam negara demokrasi. Kebijakan ini bertujuan menyesuaikan peran TNI […]

Jakarta – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) tidak bertujuan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Ia memastikan revisi tersebut difokuskan pada penguatan institusi TNI tanpa mengganggu supremasi sipil. “Tidak, kita pastikan enggak,” ujar Prasetyo dalam pernyataannya. Prasetyo meminta semua pihak lebih teliti memahami substansi revisi yang sedang […]

Jakarta – Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menegaskan fokus pada profesionalisme tanpa menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Sejumlah pejabat menekankan bahwa konteks politik saat ini sangat berbeda dari era Orde Baru, sehingga kekhawatiran tersebut dinilai tidak beralasan. Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyatakan bahwa perubahan sistem […]

Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengutuk keras aksi kekejaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3). Serangan tersebut menyebabkan satu orang guru asal NTT meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.   “Kami mengutuk kekejaman KKB yang telah […]

Papua – Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, menegaskan bahwa kelompok yang melakukan penyerangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan di Distrik Anggruk merupakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas serangan brutal yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia serta melukai tujuh orang lainnya, termasuk tenaga kesehatan. “Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali […]

JAKARTA — Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah melalui seluruh prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku. Ketua Fraksi PDIP di DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, Utut Adianto, menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk meragukan hasil pembahasan yang telah disepakati. “Ketika hukum acara dan mekanisme semua […]