Oleh : Radjiman Arif*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase penting dalam perjalanan kebijakan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Setelah pelaksanaannya terus diperluas sepanjang 2026, pemerintah mulai menyiapkan pembenahan untuk memastikan MBG pada 2027 semakin presisi, bersih dalam tata kelola, efisien dalam penggunaan anggaran, serta tepat manfaat bagi masyarakat. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah […]

Oleh: Catur Ronggo*) Program Makan Bergizi Gratis memasuki fase baru ketika pemerintah mulai menempatkan efisiensi sebagai bagian penting dari perencanaan anggaran 2027. Dalam konteks inilah efisiensi menjadi jalan agar uang negara kembali kepada anak-anak rakyat melalui layanan gizi yang semakin tepat sasaran. Arah tersebut penting karena MBG merupakan program berskala besar dengan sasaran luas. Semakin […]

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan langkah efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 dengan memperkuat pengawasan penggunaan dana, mulai dari operasional dapur hingga penyaluran manfaat kepada penerima. Upaya tersebut menjadi kelanjutan pembenahan tata kelola MBG yang telah dilakukan sepanjang 2026. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan anggaran MBG tahun ini telah mengalami penyesuaian […]

PAPUA – Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi menyikapi rencana kegiatan yang digagas kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Masyarakat dinilai perlu mencermati setiap informasi secara bijak serta mengutamakan persatuan dan kedamaian di Tanah Papua. Rencana tersebut disebut berkaitan dengan pelaksanaan upacara rekonsiliasi […]

PAPUA — Sejumlah tokoh Papua mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh narasi yang disampaikan kelompok United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), menyusul rencana pelaksanaan upacara rekonsiliasi di Port Vila, Vanuatu, pada November 2026. Agenda tersebut disebut berkaitan dengan pertemuan International Parliament for West Papua (IPWP). Rencana kegiatan tersebut turut melibatkan sejumlah pihak di Vanuatu, […]

Jakarta – Pemerintah terus mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya berfungsi sebagai pusat distribusi barang dan layanan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi penyerap produk yang dihasilkan warga desa. Peran tersebut diharapkan menciptakan kepastian pasar bagi petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga perajin di tingkat desa. Kebijakan ini sejalan dengan arah pemerintah menjadikan koperasi sebagai […]

JAKARTA — Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak hanya menjadi pusat penyaluran kebutuhan masyarakat, tetapi juga berperan sebagai penyerap hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu disampaikan Ferry saat membuka Kebumen Travel Mart dan Gombong Culture Festival di Benteng Van der Wijck, Gombong, […]

Oleh: Catur Ronggo*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sedang bergerak menuju instrumen nyata penguatan ekonomi rakyat. Di tengah persoalan klasik yang masih dihadapi petani, nelayan, dan pelaku UMKM, mulai dari akses pasar, panjangnya rantai distribusi, hingga risiko produk tak terserap, koperasi dipersiapkan untuk mengambil peran yang lebih strategis. Bukan sekadar tempat transaksi, Koperasi Merah Putih diarahkan […]

Oleh : Radjiman Arif*) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) terus didorong pemerintah menjadi instrumen penguatan ekonomi desa. Koperasi tidak hanya diarahkan sebagai tempat memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai penghubung antara hasil produksi petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih pasti. Kebijakan ini penting untuk mengatasi persoalan panjangnya rantai distribusi yang membuat […]

Jakarta — Pemerintah menegaskan penanganan kericuhan setelah aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus 2026 dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Langkah tersebut bertujuan menjaga ketertiban sekaligus memastikan pihak yang diduga terlibat tindak pidana diproses secara objektif dan proporsional. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto meminta pelaku diproses hukum secara tegas tanpa pandang bulu. […]