Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Upaya tersebut ditandai dengan dibukanya akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi koperasi yang tergabung dalam program tersebut. “Insya Allah pada 21 Juli nanti seluruh pembentukan sudah selesai. Kemudian mulai 22 Juli, kopdes/kel merah putih sudah bisa mengakses […]

Oleh: Rita Nurwati)* Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) kini semakin diperluas melalui penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai mitra perbankan dalam skema channeling. Langkah ini menjadi terobosan untuk menghadirkan layanan pembiayaan yang lebih dekat dengan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Melalui jaringan koperasi yang tersebar di berbagai daerah, penyaluran KUR […]

Oleh : Rivka Mayangsari) Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kemajuan desa sebagai fondasi utama aktivitas ekonomi masyarakat. Sebagian besar potensi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hingga usaha mikro berada di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program Koperasi […]

Oleh : Aditya Anggara )* Rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol kepastian hidup dan aset paling berharga bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang dilengkapi dengan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting. Tanpa sertifikat, kepemilikan rumah berpotensi menghadapi berbagai persoalan, mulai dari […]

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Rumah memiliki peran sebagai fondasi bagi rasa aman, kesejahteraan, dan masa depan sebuah keluarga. Namun, bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), memiliki rumah yang telah berdiri belum tentu berarti memiliki kepastian hukum atas tanah dan bangunan yang ditempati. Di Indonesia, persoalan legalitas hunian masih menjadi pekerjaan rumah yang panjang. Tidak sedikit […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat perlindungan hak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui kebijakan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar, yakni kepastian hukum atas hunian. Melalui sinergi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), pemerintah resmi meluncurkan Program Sertipikasi Sektor Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan target menjangkau 1 […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui berbagai kebijakan yang mempermudah proses administrasi dan menekan biaya kepemilikan. Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan penerbitan sertifikat rumah bagi MBR tanpa membebani masyarakat dengan biaya tambahan yang tidak semestinya. Kebijakan tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan rumah sekaligus […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui evaluasi menyeluruh guna memastikan manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan sekaligus memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Perbaikan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor agar MBG menjadi investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. […]

JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan pelaksanaannya semakin tepat sasaran, aman, transparan, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Evaluasi menyeluruh menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program strategis tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan pemenuhan gizi yang optimal bagi anak-anak Indonesia. Tenaga Ahli Utama Badan […]

Jakarta,- Pemerintah terus melakukan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Seiring perluasan cakupan program secara bertahap, pemerintah juga memastikan setiap tahapan implementasi berjalan sesuai kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur pendukung sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan. […]