Papua – Upaya provokasi yang dilakukan oleh KNPB di sejumlah wilayah Papua justru mendapat penolakan tegas dari masyarakat, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya stabilitas keamanan dalam mendukung pembangunan. Di tengah percepatan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terus digencarkan pemerintah, masyarakat memilih menjaga kondusivitas agar seluruh program dapat berjalan tanpa hambatan.

Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat adat di wilayah pegunungan menunjukkan sikap konsisten dalam menolak narasi yang berpotensi memecah belah. Penolakan terhadap KNPB tidak hanya didasarkan pada pengalaman sosial, tetapi juga pada pemahaman bahwa konflik akan berdampak langsung pada terhambatnya kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di tengah dinamika tersebut, masyarakat kini semakin selektif dalam menerima informasi. Kemampuan menyaring narasi yang beredar menjadi kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan. Kesadaran ini sekaligus mencerminkan kedewasaan kolektif dalam menempatkan kepentingan pembangunan di atas kepentingan kelompok tertentu.

Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, menegaskan bahwa masyarakat di wilayahnya menginginkan kondisi yang aman dan kondusif agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata. “Aktivitas KNPB sering kali menimbulkan keresahan dan tidak mencerminkan keinginan masyarakat. Penolakan terhadap provokasi menjadi sikap bersama demi menjaga ketertiban,” ujar Karmin Yikwa.

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya keinginan kuat dari masyarakat untuk menjaga stabilitas sebagai landasan utama pembangunan. Dalam situasi yang kondusif, berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Lebih jauh, Karmin Yikwa menekankan bahwa menjaga persatuan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. “Pengaruh negatif harus ditolak agar tidak merusak hubungan persaudaraan. Fokus utama saat ini adalah membangun masa depan Papua melalui pendidikan dan kerja nyata,” tegas Karmin Yikwa.

Pandangan ini menempatkan generasi muda sebagai elemen penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan, sekaligus sebagai agen perubahan yang membawa arah positif bagi daerah.

Hal serupa disampaikan Kepala Suku Besar Tariko Kabupaten Mamberamo Tengah, Soleman Wambu, yang melihat stabilitas keamanan sebagai kebutuhan mendasar masyarakat adat. “Tanpa kondisi yang aman, pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat secara tegas menolak setiap provokasi yang berpotensi memicu konflik,” tegas Soleman Wambu.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga situasi tetap kondusif demi keberlangsungan pembangunan jangka panjang.

Dalam keterangannya, Soleman Wambu juga menyoroti dampak negatif dari narasi provokatif terhadap kehidupan masyarakat. “Provokasi hanya akan memperlambat kemajuan dan menghambat akses terhadap pendidikan serta ekonomi. Persatuan menjadi kunci agar pembangunan terus berlanjut,” pungkas Soleman Wambu.

Sikap kolektif ini menjadi indikator bahwa masyarakat Papua tidak mudah terpengaruh oleh upaya yang dapat memecah belah persatuan.

Pemerintah sendiri terus mendorong pendekatan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan. Program-program strategis yang dijalankan menunjukkan keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan serta penguatan sumber daya manusia di Papua.

Dengan adanya keselarasan antara kebijakan pemerintah dan dukungan masyarakat, arah pembangunan Papua semakin jelas menuju kemajuan yang berkelanjutan. Penolakan terhadap provokasi tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membuka ruang bagi terciptanya lingkungan yang aman, produktif, dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.