Oleh : Yohanes Wandikbo )*

Stabilitas keamanan di wilayah Papua, khususnya di kawasan pegunungan, merupakan fondasi utama dalam memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan merata. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan di berbagai wilayah terpencil. Namun, upaya tersebut tentu membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, terutama dalam menjaga kondusivitas sosial serta menolak berbagai bentuk provokasi, termasuk yang dilakukan oleh KNPB, yang berpotensi mengganggu persatuan dan menghambat kemajuan daerah.

Kesadaran kolektif masyarakat adat Papua kini semakin menguat. Di tengah derasnya arus informasi yang tidak selalu dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat mulai menunjukkan kedewasaan dalam menyaring narasi yang beredar. Sikap kritis ini menjadi benteng utama dalam menjaga harmoni sosial serta mencegah munculnya konflik horizontal yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, penolakan terhadap provokasi KNPB menjadi bentuk nyata komitmen masyarakat dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa, menyampaikan bahwa berbagai aktivitas yang dilakukan oleh KNPB kerap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa narasi yang dibangun oleh kelompok tersebut tidak mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat adat Papua, khususnya di wilayah Tolikara yang lebih menginginkan situasi aman dan kondusif. Dalam pandangannya, masyarakat secara tegas menolak provokasi KNPB karena hanya akan menghambat jalannya pembangunan dan merusak tatanan sosial yang telah terjaga.

Lebih lanjut, Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa menekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tanah Papua dari pengaruh negatif, termasuk propaganda KNPB yang berpotensi memecah belah persaudaraan. Ia menilai bahwa ketegangan yang diciptakan oleh kelompok tersebut hanya akan merugikan masyarakat sendiri, terutama dalam menghambat akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan ekonomi.

Dalam pandangan tersebut, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan. Tokoh masyarakat adat Kabupaten Tolikara, Karmin Yikwa mengajak kaum muda untuk tidak mudah terpengaruh oleh ajakan atau provokasi KNPB, melainkan fokus pada peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan kerja nyata. Ia berpandangan bahwa masa depan Papua harus dibangun melalui dialog yang konstruktif dan kolaborasi yang sehat, bukan melalui tindakan yang memicu konflik.

Senada dengan itu, Kepala Suku Besar Tariko Kabupaten Mamberamo Tengah, Kepala Suku Besar Tariko Kabupaten Mamberamo Tengah, Soleman Wambu, menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan kebutuhan utama masyarakat adat dalam mendorong percepatan pembangunan. Ia menyampaikan bahwa masyarakat secara terbuka menolak provokasi KNPB karena dinilai berpotensi memicu polarisasi dan konflik horizontal yang dapat mengganggu ketertiban sosial.

Menurut Kepala Suku Besar Tariko Kabupaten Mamberamo Tengah, Soleman Wambu, masyarakat adat Mamberamo Tengah saat ini lebih mengedepankan terciptanya situasi yang aman dan damai agar roda pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan optimal. Ia menilai bahwa penolakan terhadap provokasi KNPB merupakan langkah penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif yang dapat menghambat kesejahteraan.

Lebih jauh, Kepala Suku Besar Tariko Kabupaten Mamberamo Tengah, Soleman Wambu mengingatkan bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan serta tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang menyesatkan. Ia menilai bahwa berbagai aktivitas KNPB justru berpotensi menghambat kemajuan daerah, termasuk dalam membuka akses ekonomi dan pendidikan bagi masyarakat lokal.

Pemerintah sendiri terus mendorong pendekatan pembangunan yang berbasis kesejahteraan, dialog, dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Berbagai program strategis yang dijalankan di Papua menunjukkan kehadiran negara dalam memastikan pemerataan pembangunan. Namun, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari dukungan masyarakat yang secara aktif menolak provokasi KNPB dan menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya.

Dalam konteks ini, penolakan masyarakat terhadap provokasi KNPB bukan sekadar respons spontan, melainkan bentuk kesadaran kolektif dalam menjaga masa depan Papua. Dengan menutup ruang bagi propaganda negatif, masyarakat turut menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Harapan besar kini bertumpu pada sinergi antara pemerintah, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan memperkuat kolaborasi dan menjaga nilai persaudaraan, Papua memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi wilayah yang maju dan sejahtera. Stabilitas keamanan menjadi modal utama dalam memastikan setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pada akhirnya, komitmen masyarakat Papua dalam menolak provokasi KNPB dan menjaga keharmonisan menjadi bukti nyata bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada peran aktif masyarakat dalam menjaga persatuan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran bersama, Papua dapat melangkah menuju masa depan yang lebih damai, mandiri, dan bermartabat.

)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua