Jakarta – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Mochamad Basuki Hadimoeljono, mengajak Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk berperan aktif dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
“Saya ajak PII bisa berperan lebih di IKN. Banyak sekali yang harus didukung di IKN tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga nonfisik,” ujarnya.
Menurut Basuki, peran insinyur sangat dibutuhkan, terutama dalam menata kawasan Sepaku di Penajam Paser Utara. Tantangan di lapangan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis (engineering) tetapi juga aspek sosial (socio-engineering). Permasalahan mendasar seperti kondisi tanah, ketersediaan air, dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus yang memerlukan keahlian insinyur.
“Yang paling fenomenal adalah kondisi tanahnya dan konservasi sumber daya air,” tegasnya.
Basuki juga mengungkapkan bahwa saat ini telah dibangun 60 embung untuk mendukung konservasi air di wilayah IKN.
Basuki menyebut bahwa cabang keahlian yang dimiliki PII mencakup berbagai disiplin yang dapat memberi kontribusi nyata pada pembangunan berkelanjutan IKN.
Ketua PII, Danis Hidayat Sumadialaga, menegaskan bahwa insinyur memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan peradaban. Menurutnya, kontribusi insinyur tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga sektor pangan, air, ekonomi hijau, dan aspek-aspek lainnya yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Peran insinyur sangat diperlukan dalam swasembada pangan, swasembada air, maupun ekonomi hijau hingga infrastruktur,” katanya.
Dengan kolaborasi antara OIKN, PII, dan pemerintah, pembangunan IKN diharapkan menjadi model perencanaan kota yang tidak hanya modern, tetapi juga berkelanjutan.
Basuki juga mengungkapkan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pemindahan ini direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni pada 2025 dan 2028.
“Sesuai dengan perintah Presiden Prabowo, timelinenya ada dua tahap: 2025 dan 2028. Untuk 2025, sudah ada koordinasi dengan Menteri PANRB, Rini Widyantini, terkait kepastian kepindahan ASN,” jelasnya.
Pada 2025, fokus utama adalah memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN. Untuk mendukung rencana tersebut, berbagai infrastruktur seperti hunian dan perkantoran telah disiapkan. Basuki menjelaskan bahwa 47 tower hunian khusus untuk ASN sudah rampung, bersama dengan fasilitas perkantoran dan ekosistem kota yang mencakup gerai-gerai layanan umum hasil kerja sama dengan Kementerian Koordinator.
“Sebanyak 47 tower hunian untuk ASN sudah siap, demikian pula perkantoran dan ekosistem kota yang didukung oleh Kemenko, seperti gerai-gerai yang mulai dibuka,” jelasnya.
Pada tahun 2028, fokus akan bergeser ke pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif. Pembangunan ini meliputi kantor dan hunian bagi lembaga seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya juga akan menjadi prioritas.
“Menyelesaikan arahan Presiden untuk pembangunan kantor dan hunian yudikatif serta legislatif pada tahun 2028, termasuk akses jalan dan infrastruktur pendukung lainnya,” tutup Basuki. ><
