Oleh : Abdul Razak)*

Ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan 2026–2027 membutuhkan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Potensi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat yang dapat memicu banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung menegaskan bahwa kesiapsiagaan tidak cukup dilakukan ketika bencana telah terjadi. Penguatan sistem peringatan dini, koordinasi lintas sektor, serta perlindungan lingkungan perlu menjadi bagian dari strategi pencegahan yang berkelanjutan.

Salah satu langkah strategis dilakukan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui kerja sama dengan Weathernews Inc. untuk mengembangkan sistem prediksi curah hujan berbasis kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Sekretaris Utama BMKG Guswanto menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat transformasi digital layanan meteorologi dan mendukung sistem peringatan dini yang adaptif serta terpercaya.

Kerja sama yang disepakati pada 21 Oktober 2026 itu dirancang berlangsung selama tiga tahun dengan memanfaatkan data radar cuaca historis dan waktu nyata untuk meningkatkan akurasi prediksi curah hujan. Pengembangan mencakup pembangunan sistem, bimbingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi dan pengelolaan operasional. Sementara itu, Director Executive Officer sekaligus Chief Operating Officer Risk Management Weathernews Inc., Daisuke Abe, menjelaskan bahwa implementasi akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemanfaatan data radar cuaca sebelum diintegrasikan dengan data observasi lainnya. Hasil pengembangan ditargetkan siap dimanfaatkan masyarakat pada musim hujan 2027–2028.

Dari perspektif kebijakan publik, pemanfaatan teknologi tersebut penting untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi bencana. Prediksi yang lebih akurat dapat membantu pemerintah daerah menentukan wilayah prioritas, menyiapkan personel dan logistik, serta merencanakan pengamanan infrastruktur dan layanan publik. Meski demikian, efektivitas teknologi bergantung pada kemampuan menerjemahkan informasi meteorologi menjadi keputusan yang cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat.

Guswanto juga menekankan pentingnya tata kelola data dalam pengembangan sistem tersebut. Data primer yang berasal dari Indonesia tetap menjadi milik BMKG, sedangkan pemrosesan model AI menggunakan infrastruktur komputasi BMKG sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan ini menunjukkan bahwa inovasi teknologi perlu berjalan beriringan dengan perlindungan data dan kedaulatan nasional.

Pentingnya koordinasi tercermin dalam rapat kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota. Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, Alfi Syahriza, menegaskan bahwa kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Informasi prakiraan iklim dan peringatan dini BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan sekaligus diteruskan hingga tingkat kecamatan, desa, kelurahan, dan masyarakat yang berpotensi terdampak.

Berdasarkan prakiraan BMKG Wilayah I Medan yang disampaikan Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara, Tuahta Ramajaya Saragih, periode Oktober hingga Desember 2026 berpotensi menghadapi hujan berintensitas sedang hingga sangat lebat. Kondisi tersebut meningkatkan risiko banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan angin puting beliung. Tuahta menekankan bahwa koordinasi kesiapsiagaan bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk tanggung jawab bersama untuk melindungi masyarakat. Karena itu, hasil rapat perlu segera diwujudkan dalam rencana aksi konkret untuk meminimalkan risiko dan mencegah jatuhnya korban jiwa.

Dalam pelaksanaannya, BPBD perlu mengoordinasikan kesiapsiagaan, sementara perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum harus mengantisipasi gangguan pada sistem drainase, sungai, dan tanggul. Keterlibatan TNI, Polri, Basarnas, relawan, camat, kepala desa, lurah, dan masyarakat juga diperlukan untuk memperluas jangkauan kesiapsiagaan. Rencana aksi harus memuat kegiatan, penanggung jawab, dan jadwal pelaksanaan yang jelas agar koordinasi tidak berhenti pada kesepakatan administratif.

Selain kesiapan kelembagaan, kondisi lingkungan merupakan faktor mendasar yang memengaruhi tingkat risiko bencana. Di Malang Raya, karakteristik wilayah pegunungan dan cekungan membuat sejumlah kawasan rentan terhadap banjir, genangan perkotaan, dan tanah longsor. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Dewanti Rumpoko, menyoroti alih fungsi lahan dan kerusakan lingkungan di kawasan hulu sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius.

Dewanti mendorong penguatan reboisasi untuk memulihkan tutupan vegetasi dan meningkatkan kemampuan tanah menyerap air hujan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan perizinan pembangunan agar tidak mengabaikan tata ruang dan ketentuan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila diwajibkan. Kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan berpotensi meningkatkan kerugian sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam menjaga kebersihan saluran air, menghindari pembuangan sampah sembarangan, mempertahankan vegetasi, serta melaporkan indikasi kerusakan lingkungan. Edukasi kebencanaan dan latihan evakuasi juga perlu diperluas agar warga memahami tindakan yang harus dilakukan ketika peringatan dini dikeluarkan. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena warga berada paling dekat dengan kondisi lingkungan dan dapat mengenali perubahan yang berpotensi menimbulkan ancaman.

Dengan demikian, mitigasi bencana hidrometeorologi membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan kemajuan teknologi, kesiapan pemerintah, penegakan regulasi, perlindungan lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilannya tidak cukup diukur melalui jumlah rapat koordinasi atau ketersediaan sistem prediksi, tetapi melalui kemampuan seluruh unsur mengurangi risiko, mempercepat respons, dan meminimalkan dampak bencana. Menghadapi musim hujan 2026–2027, kerja bersama yang konsisten dan terukur menjadi fondasi penting untuk menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memastikan pembangunan berlangsung secara berkelanjutan.

)* Analis Kebijakan