Jakarta – Aktivis pemuda dan mahasiswa mengajak generasi muda untuk menyikapi secara bijak berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026. Sikap kritis dan kemampuan memverifikasi informasi dinilai penting agar mahasiswa tidak mudah terprovokasi oleh konten yang belum terjamin kebenarannya.

Ketua Umum HMI Komisariat Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mizar Hilman, mengatakan perkembangan teknologi telah memudahkan generasi muda mengakses informasi mengenai berbagai kasus hak asasi manusia (HAM) melalui media sosial.

Namun, konten singkat di platform seperti Instagram dan TikTok belum tentu memberikan pemahaman yang utuh karena sebagian pengguna hanya mengikuti tren tanpa memahami kronologi, pihak yang terlibat, dan dampak suatu kasus.

“Belum tentu bahwa mereka itu memahami secara betul atau bahkan mereka hanya mengikuti tren saja,” kata Mizar.

Oleh karena itu, ia mengingatkan generasi muda agar tidak sekadar membagikan atau mengunggah konten mengenai HAM. Kepedulian terhadap HAM perlu diwujudkan dengan mempelajari persoalan secara lebih mendalam serta menghormati hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan Mizar, aktivis pemuda dan mahasiswa, M. Fad, mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar di tengah mencuatnya isu September Hitam 2026.

Menurutnya, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sekaligus penyejuk di tengah derasnya arus informasi, terutama di media sosial. Setiap informasi perlu diverifikasi sebelum dipercaya maupun disebarluaskan demi menjaga persatuan, solidaritas, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Jangan terprovokasi oleh media maupun media sosial terkait hoaks-hoaks yang bertebaran, yang bertujuan menjatuhkan pimpinan, presiden, maupun pejabat kita semua,” ujar Fad.

M. Fad juga menilai ruang demokrasi perlu dijaga dengan mengedepankan dialog yang sehat dan kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial.

“Supaya jangan terjadi konflik di masyarakat, mari masyarakat menjalin perkumpulan yang positif. Salah satunya untuk edukasi dan melakukan hal-hal yang positif,” katanya.

Selain itu, ia berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan masyarakat melalui kehadiran langsung di lapangan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan yang dihadapi warga dapat dipahami dan ditangani secara tepat.

“Pemerintah harus melindungi masyarakat, menjaga dan melihat masyarakat ke bawah, menengok bagaimana masyarakat hidup, serta memberikan bantuan dan edukasi kepada masyarakat saat ini,” tuturnya.