JAKARTA – Pemerintah terus memperluas jangkauan Program Sekolah Rakyat sebagai langkah strategis memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pada tahun ajaran 2026-2027, program tersebut dipastikan akan menerima sebanyak 32 ribu siswa baru, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 15 ribu siswa.

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menegaskan kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat saat akan menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

“Kami akan secara khusus melapor soal persiapan sekolah rakyat periode 2026-2027 yang akan berjalan Juli nanti ya,” kata Gus Ipul.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah peserta didik menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat rentan. Menurutnya, jika digabung dengan jumlah siswa tahun sebelumnya, maka total peserta Sekolah Rakyat telah mencapai lebih dari 46 ribu siswa.

“Tahun lalu 15.000 lebih, artinya kalau digabung tahun ini sudah ada sekitar 46.000 lebih siswa sekolah rakyat. Itu yang akan kami laporkan,” ungkapnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam mendukung pemerataan pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan. Presiden Prabowo sebelumnya menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga tahun 2029.

Dalam peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi pada Januari lalu, Presiden Prabowo menyebut pemerintah telah membangun sekolah di 166 titik dengan kapasitas 15.954 siswa, didukung 2.218 guru dan 4.889 tenaga pendidikan.

“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai,” ujar Prabowo.

Presiden juga menargetkan setiap kampus Sekolah Rakyat nantinya mampu menampung hingga 1.000 siswa. Dengan target tersebut, total peserta didik secara nasional diproyeksikan mencapai 500 ribu murid dalam beberapa tahun mendatang.

“Saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000 murid. Tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kita nanti 500.000 murid,” katanya.

Di daerah, persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat juga mulai dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memperkuat proses verifikasi calon peserta didik melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar program tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, menegaskan proses penjaringan calon siswa dilakukan berbasis verifikasi lapangan menggunakan data dari Kementerian Sosial RI.

“Verifikasi dan validasi ini bukan sekadar administrasi, tetapi langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Kita ingin program PKH maupun Sekolah Rakyat berjalan optimal dan berdampak nyata,” ujarnya.

Menurut Ummi, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu membuka akses pendidikan lebih luas bagi masyarakat kurang mampu sekaligus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.

“Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus perhatian karena diharapkan mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,” tambahnya.

Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci agar program tersebut berjalan efektif, inklusif, serta mampu menciptakan pemerataan pendidikan bagi masyarakat rentan di berbagai wilayah Indonesia.

(*/rls)