Jakarta – Pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mengambil kebijakan strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sebagai upaya mengurangi beban petani sekaligus menjaga ketahanan produksi pangan nasional di tengah tekanan global yang semakin kompleks. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis sejak dini.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan langsung Presiden yang telah memperkirakan adanya ketidakpastian global sejak awal. “Sejak awal Presiden Prabowo telah memprediksi bahwa dunia akan memasuki fase yang penuh ketidakpastian,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar respons sesaat, melainkan bagian dari strategi jangka panjang.

“Arahan beliau jelas, kami diminta tidak menunggu krisis datang, tetapi lebih dulu menyiapkan langkah antisipatif melalui kebijakan,” tambahnya.

Kebijakan penurunan harga pupuk subsidi ini diketahui sudah mulai diterapkan sejak 2025, dengan total alokasi mencapai 9,8 juta ton senilai Rp46,87 triliun. Kebijakan tersebut menjadi sangat penting mengingat situasi global tengah mengalami tekanan akibat konflik geopolitik, termasuk ketegangan antara Israel dan Iran yang turut melibatkan Amerika Serikat sejak akhir Februari lalu. Dampaknya, jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz sempat terganggu sehingga memengaruhi distribusi komoditas penting, termasuk pupuk.

Di sisi lain, keputusan China menghentikan ekspor pupuk nitrogen turut memperburuk kondisi pasar global. Akibatnya, harga urea dunia mengalami lonjakan signifikan hingga 40 persen. Berdasarkan data Trading Economics, harga urea saat ini berada di kisaran 585 dolar AS per ton dan sempat menyentuh 720 dolar AS per ton pada pertengahan April 2026.

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah Indonesia berupaya memastikan ketersediaan pupuk tetap terjaga bagi petani. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menilai kebijakan subsidi pupuk masih menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian pangan nasional.
“Langkah pemerintah dalam tetap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani merupakan kebijakan yang tepat untuk mencapai swasembada pangan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa sistem distribusi pupuk dilakukan secara bertahap melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), yang diajukan petani, diverifikasi pemerintah, dan diteruskan ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya, PT Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab dalam penyediaan serta penyaluran pupuk hingga ke tangan petani.

Selain itu, pemerintah juga melakukan pembenahan besar dalam tata kelola distribusi pupuk dengan menghapus 145 regulasi melalui Instruksi Presiden guna mempercepat proses penyaluran dan memangkas birokrasi yang berbelit.

Direktur Operasi Pupuk Indonesia, Dwi Satriyo Annurogo, menyatakan pihaknya terus mengoptimalkan produksi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Kami saat ini menjalankan pabrik dengan kapasitas maksimal dan tengah menyiapkan langkah ekspansi untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi ke depan,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi pupuk sebesar 20 persen akan tetap diberlakukan meski kondisi ekonomi global tidak menentu. Hingga 29 April 2026, distribusi pupuk subsidi telah mencapai 3,15 juta ton, meningkat 38 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.