Oleh: Aziz Rahman*) Program Sekolah Rakyat kian menunjukkan bagaimana agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata pembangunan manusia. Pendidikan ditempatkan bukan hanya sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas kesempatan, memutus rantai kemiskinan, dan memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki ruang yang lebih besar untuk menentukan […]

Oleh: Hanan Alfawazi*) Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mencakup tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas pendidikan, dan pembinaan karakter. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya negara memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan seorang anak. Dalam […]

Jakarta – Pemerintah mempercepat pembangunan 93 Sekolah Rakyat permanen di sejumlah provinsi untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Pembangunan sekolah berasrama tersebut menjadi bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan pembentukan karakter. Program yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 itu mencakup pembangunan […]

Jakarta – Program Sekolah Rakyat telah beroperasi sebanyak 182 titik di berbagai wilayah Indonesia, mencakup sekolah permanen dan sekolah rintisan yang masih aktif. Pemerintah akan terus memperluas program tersebut dengan menargetkan sedikitnya satu Sekolah Rakyat tersedia di setiap kabupaten dan kota. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. […]

*) Oleh : Herry Ramadhan Pemerintah terus mempercepat transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai bagian dari agenda besar Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan aset negara dikelola semakin profesional, transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), proses restrukturisasi […]

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat transformasi perusahaan negara melalui restrukturisasi dan penyederhanaan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah tersebut diarahkan untuk membentuk ekosistem BUMN yang lebih ramping, sehat, efisien, dan produktif sehingga aset negara dapat dikelola secara optimal serta memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Transformasi BUMN kini dilakukan melalui Badan Pengaturan […]

Jakarta- Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah mempercepat penataan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menutup 290 perusahaan yang dinilai tidak lagi produktif. Langkah tersebut disebut menghasilkan penghematan biaya overhead hingga sekitar Rp50 triliun per tahun yang dialihkan untuk kegiatan yang dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. “Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita […]

Oleh: Yusuf Rinaldi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki fase penting di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Negara tidak lagi sekadar mengejar besarnya jumlah perusahaan pelat merah, tetapi mulai menempatkan produktivitas, efisiensi, dan manfaat bagi rakyat sebagai ukuran utama keberadaan BUMN. Kebijakan memangkas ratusan entitas yang tidak produktif menjadi sinyal bahwa pemerintah serius membersihkan […]

Jakarta – Pemerintah memastikan guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan status kepegawaian guru sekaligus upaya memberikan kepastian bagi tenaga pendidik yang selama ini masih berstatus paruh waktu. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip […]

JAKARTA — Pemerintah bersama DPR RI menyepakati perubahan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai pemerintah pusat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola tenaga pendidik, memberikan kepastian status kepegawaian, sekaligus mendorong pemerataan kualitas pendidikan nasional. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kesepakatan tersebut telah mempertimbangkan aspek […]