Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan jaringan kelistrikan untuk menjangkau ratusan ribu pelanggan baru, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi […]

Jakarta – Pemerintah memperkuat pelaksanaan Program Listrik Desa melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mempercepat pemerataan akses listrik di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dibarengi dengan penekanan pada validasi data agar pembangunan jaringan listrik benar-benar menjangkau wilayah yang masih membutuhkan layanan kelistrikan. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan validasi data […]

*) Oleh : Alva Adista Pemerataan listrik desa tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan tiang, kabel, gardu, dan sambungan baru ke rumah warga. Program ini menyangkut kebutuhan dasar yang memengaruhi pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Bagi penduduk perkotaan, listrik sering dianggap sebagai fasilitas yang selalu tersedia. Namun, bagi warga di wilayah terpencil, […]

Oleh : Antonius Utomo Di era peradaban modern saat ini, ketersediaan energi listrik telah melampaui fungsinya sebagai sekadar sumber penerangan semata. Khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), listrik merupakan infrastruktur dasar sekaligus prasyarat utama bagi terwujudnya keadilan sosial, pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan akselerasi transformasi digital. Oleh karena itu, perluasan […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinkronisasi data penerima dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan bantuan diterima oleh sasaran yang tepat, mencegah terjadinya data ganda, serta meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran negara. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa Dapodik merupakan basis […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan manfaat program diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah tersebut dilakukan melalui penyisiran ulang data lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), validasi penerima manfaat, serta evaluasi distribusi layanan agar pelaksanaan program semakin efektif, transparan, dan tepat sasaran. Wakil Kepala Badan Gizi […]

Oleh : Muhammad Afif Pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk memperkuat kualitas pembangunan sumber daya manusia melalui penyempurnaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setelah memasuki tahap implementasi yang menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, perhatian pemerintah kini tidak lagi hanya berfokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan ketepatan sasaran. Langkah tersebut menjadi penting […]

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase yang semakin menentukan. Setelah cakupan penerima manfaat terus diperluas di berbagai daerah, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memastikan makanan bergizi tersalurkan, melainkan memastikan seluruh proses berlangsung tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks tersebut, langkah pemerintah mengintegrasikan sistem MBG dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) […]

Jakarta- Komitmen Indonesia untuk memperkuat pembangunan ekonomi biru terus mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Selain melalui penyempurnaan regulasi yang berpihak pada daerah kepulauan, penguatan riset, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia dinilai menjadi langkah strategis yang dapat diwujudkan melalui pembentukan Institut Kelautan Indonesia. Kehadiran lembaga tersebut diyakini mampu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, […]

Jakarta – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan DPR RI Hendry Munief menegaskan bahwa konsep ekonomi biru perlu menjadi fondasi penting dalam pembangunan wilayah kepulauan Indonesia. Menurutnya, penguatan ekonomi berbasis kelautan harus didukung melalui kebijakan yang terintegrasi, termasuk pendidikan vokasi, riset terapan, serta pemberdayaan masyarakat pesisir agar potensi maritim nasional dapat memberikan […]