Oleh: Bara Winatha *) Ketidakpastian global yang dipicu oleh dinamika geopolitik, tekanan inflasi dunia, hingga fluktuasi pasar keuangan internasional menjadi tantangan besar bagi banyak negara. Konflik di berbagai kawasan, termasuk Timur Tengah, serta kebijakan moneter negara maju yang agresif, telah menciptakan volatilitas tinggi dalam sistem ekonomi global. Namun di tengah kondisi tersebut, Indonesia dinilai masih […]

*) Oleh : Arya Wicaksana Di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian, mulai dari konflik geopolitik Timur Tengah hingga fluktuasi harga komoditas, Indonesia menunjukkan sikap yang relatif tenang dan terukur. Alih-alih terjebak dalam kepanikan, pemerintah dan pelaku ekonomi memilih pendekatan “No Panic Mode” dengan fokus pada stabilitas dan keberlanjutan. Sikap ini bukan berarti mengabaikan risiko, […]

Jakarta – Di tengah kondisi global yang sedang ribut akibat konflik geopolitik, tekanan inflasi, dan ketidakpastian pasar keuangan, ekonomi Indonesia justru menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Sejumlah indikator makroekonomi memperlihatkan bahwa fundamental ekonomi nasional masih cukup kuat untuk meredam dampak gejolak eksternal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kondisi fiskal Indonesia masih dalam […]

Jakarta – Perekonomian Indonesia tetap menunjukkan stabilitas meskipun tekanan global kian meningkat akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan tingginya suku bunga internasional. Kondisi ini menegaskan bahwa ekonomi nasional tetap berada pada jalur yang solid dan terkendali, sejalan dengan berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa strategi pemerintah difokuskan […]

Oleh : Ricky Rinaldi Pemerataan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang terus diperkuat melalui berbagai kebijakan yang lebih inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang berlangsung mendorong terbukanya peluang usaha dan kerja di berbagai daerah, termasuk di luar pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, penguatan koperasi sebagai instrumen ekonomi kerakyatan kembali mendapat perhatian, salah satunya […]

*) Oleh: Dimas Eka Permana Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) hadir sebagai intervensi strategis dalam menjawab persoalan struktural ketenagakerjaan di tingkat desa yang selama ini belum tertangani secara optimal. Desa kerap berada dalam lingkaran keterbatasan akses ekonomi, rendahnya produktivitas, serta minimnya penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Oleh karena itu, proyeksi pembentukan 80.000 […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus instrumen strategis dalam mendorong aktivasi tenaga kerja lokal. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi berbasis desa pada tahun 2026. Melalui pengembangan Koperasi Merah Putih di berbagai wilayah, pemerintah […]

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan memperkuat kemandirian ekonomi desa, tetapi juga membuka peluang kerja dalam skala besar bagi masyarakat lokal. Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan bahwa proses rekrutmen tenaga kerja Kopdes Merah Putih akan mengutamakan […]

Oleh: Dinda Lestari )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) pada April 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukum nasional. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurna menunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan perlindungan yang lebih komprehensif bagi saksi dan korban. Langkah ini sekaligus menegaskan arah […]

Oleh: Bagas Arya Mahendra )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) tahun 2026 menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional. Regulasi ini tidak hanya memperkuat kerangka perlindungan, tetapi juga menandai arah baru kebijakan negara yang semakin menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Langkah pengesahan undang-undang PSDK ini mencerminkan keseriusan pemerintah […]